Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Inventarisasi Titik Rawan Kekeringan

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (5/8/2026). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, meminta pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi untuk menginventarisasi titik-titik rawan kekeringan.

Menurut Bahtra, saat ini pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak boleh menganggap enteng musim kemarau yang berpotensi mengakibatkan kekeringan.

Terlebih, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah menerbitkan peringatan dini kekeringan di sejumlah daerah.

“Saya pikir tentu ya kita berharap sih ya pemerintah, baik pemerintah pusat begitu pun pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, segera berkoordinasi,”  kata Bahtra dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga: Pakar Mitigasi Bencana Ingatkan Ancaman Kelaparan akibat Kekeringan

“Karena ini kan penyampaian dari BMKG sudah disampaikan secara jelas dan itu tidak boleh kita anggap enteng dan harus mawas diri,” tegasnya.

Inventarisasi daerah rawan kekeringan, kata dia, sebagai langkah mitigasi untuk memenuhi ketersediaan air bersih dan pangan.

“Yang paling penting ada dua hal saya pikir, soal ketersediaan air bersih dan ketersediaan pangan kita, ini tidak boleh dianggap enteng,” ungkap Bahtra.

“Karena kita tahu sendiri bahwa musim kekeringan saat ini kan disertai dengan El Nino, dan inilah yang sebetulnya memperpanjang, durasinya bisa lebih panjang.”

Selain itu, lanjut Bahtra, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga harus bersiaga, termasuk membentuk posko di wilayah yang sudah terdampak kekeringan.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV