Bedah Editorial MI: Peringatan BMKG bukan untuk Arsip

Peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai masuknya Indonesia ke fase El Nino kuat semestinya menjadi alarm yang menggugah seluruh pemangku kepentingan. Peringatan itu bukan sekadar informasi cuaca, melainkan dasar pengambilan kebijakan untuk mengurangi risiko bencana yang dapat berdampak luas.

BMKG mendeteksi 1.729 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang dan 117 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Pada saat yang sama, sekitar 54% wilayah Indonesia diperkirakan memasuki puncak musim kemarau pada Agustus, sedangkan wilayah lainnya menyusul pada September. Kondisi tersebut meningkatkan ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih, hingga gangguan terhadap produksi pangan.
 
Sejarah telah memberikan pelajaran berharga. El Nino kuat pada 1997, 2015, dan 2023 meninggalkan dampak besar terhadap lingkungan, kesehatan, dan perekonomian. Memang, kemarau tahun ini diperkirakan tidak seekstrem 1997. Namun, bukan berarti kewaspadaan dikendurkan. Justru pengalaman masa lalu harus menjadi modal untuk memperkuat langkah antisipasi agar kerugian tidak kembali terulang.
 

Pertanyaannya, sudahkah seluruh pemerintah daerah menjadikan peringatan BMKG sebagai pedoman dalam menyusun langkah mitigasi? Ataukah informasi tersebut hanya berhenti sebagai laporan yang berlalu tanpa tindak lanjut nyata? Pertanyaan ini layak diajukan karena keberhasilan menghadapi El Nino tidak ditentukan oleh akurasi prediksi semata, tetapi juga oleh kecepatan respons pemerintah di lapangan.

Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab memastikan setiap kementerian dan lembaga bergerak dalam satu komando. Kementerian yang membidangi pertanian harus menyiapkan strategi menjaga produksi pangan melalui pengaturan pola tanam, distribusi pompa air, hingga optimalisasi irigasi.

Kementerian yang menangani kehutanan dan lingkungan hidup perlu meningkatkan patroli, memperkuat deteksi dini, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadaman karhutla. Demikian pula sektor kesehatan, energi, sumber daya air, dan perikanan harus menyesuaikan kebijakannya menghadapi dampak kemarau panjang.

Namun, keberhasilan mitigasi tidak mungkin hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah memegang peran yang jauh lebih menentukan karena mereka berada di garis depan menghadapi risiko. Kepala daerah harus segera memetakan wilayah rawan kekeringan, mengidentifikasi desa yang berpotensi mengalami krisis air bersih, memeriksa kesiapan embung dan waduk, serta memastikan distribusi air bersih dapat dilakukan dengan cepat apabila diperlukan.

Ancaman karhutla juga memerlukan perhatian serius. Ketika vegetasi mengering, daun dan ranting berubah menjadi bahan bakar alami yang sangat mudah terbakar. Kebakaran yang terjadi di sejumlah daerah menjadi pengingat bahwa api kecil dapat berkembang menjadi bencana besar apabila penanganannya terlambat.

Pencegahan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan pemadaman. Karena itu, patroli rutin, edukasi masyarakat, pembatasan pembakaran lahan, dan pemantauan titik panas harus menjadi agenda harian selama musim kemarau berlangsung.

Dampak El Nino tidak berhenti pada persoalan lingkungan. Kekeringan dapat menurunkan hasil panen, mengganggu pasokan pangan, menaikkan harga bahan pokok, mengurangi debit pembangkit listrik tenaga air, hingga meningkatkan risiko penyakit akibat kualitas udara yang memburuk. Dengan kata lain, perubahan iklim adalah persoalan lintas sektor yang membutuhkan kebijakan terpadu.

Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan. Ilmu pengetahuan telah memberikan peringatan lebih awal. Teknologi telah menyediakan data yang semakin akurat. Yang dibutuhkan sekarang ialah kepemimpinan yang responsif dan koordinasi yang efektif.

Persoalan iklim bukanlah bencana yang selalu datang tanpa bisa diprediksi. Sebaliknya, banyak dampaknya dapat diantisipasi, dimitigasi, dan dikurangi. Jangan sampai peringatan BMKG kembali menjadi dokumen yang dibaca sesaat, lalu dilupakan ketika api mulai membakar hutan, sawah mengering, dan masyarakat kesulitan memperoleh air bersih.