Tangerang Selatan, VIVA - Pemerintah berupaya mempercepat realisasi investasi di sektor otomotif dengan memangkas berbagai hambatan perizinan yang selama ini dinilai memperlambat pembangunan fasilitas produksi. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai basis manufaktur kendaraan di kawasan.
Komitmen itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Gaikindo Indonesia International Automotive Conference (GIAC) 2026. Menurut dia, pemerintah kini tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga aktif membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi investor agar proyek dapat segera berjalan.
Purbaya mengatakan, percepatan investasi menjadi salah satu faktor penting jika Indonesia ingin menarik lebih banyak produsen otomotif global. Di tengah persaingan dengan negara lain di Asia Tenggara, kecepatan dalam mengurus perizinan dinilai sama pentingnya dengan pemberian insentif.
Ia mencontohkan pengalaman salah satu investor yang menyampaikan rencana pembangunan pabrik di Indonesia. Menurutnya, sejak rencana investasi disampaikan hingga peletakan batu pertama atau groundbreaking, seluruh proses dapat diselesaikan dalam waktu sekitar empat bulan.
"Semua perizinan kami bantu koordinasikan. Kalau ada kementerian yang perlu dilibatkan, kami panggil. Kalau ada persoalan impor, kami koordinasikan. Target kami adalah mempercepat realisasi investasi," ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, pendekatan tersebut akan terus diterapkan kepada investor yang ingin membangun fasilitas produksi di Indonesia. Pemerintah ingin memastikan proses administrasi tidak menjadi hambatan utama dalam merealisasikan investasi.
Selain mempercepat proses perizinan, pemerintah juga telah membentuk satuan tugas khusus yang bertugas menerima laporan dari pelaku usaha mengenai berbagai kendala investasi. Melalui mekanisme itu, setiap hambatan yang muncul dapat dibahas bersama kementerian maupun lembaga terkait untuk segera dicarikan solusi.
Menurut Purbaya, satgas tersebut menggelar pertemuan secara rutin untuk mengevaluasi berbagai laporan yang masuk. Hingga saat ini, pemerintah telah menerima lebih dari 160 laporan dari pelaku usaha, dengan puluhan di antaranya telah diselesaikan.
Ia menyebut salah satu contoh penyelesaian hambatan investasi adalah proyek pengembangan lapangan gas yang telah tertunda selama lebih dari dua dekade. Setelah masuk ke dalam pembahasan satgas, berbagai persoalan yang menghambat proyek tersebut dapat diselesaikan sehingga investasi kembali berjalan.
Komentar (0)