REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah daerah mulai mengimbau pengelola pusat perbelanjaan untuk menyesuaikan pemasangan pagar yang belakangan muncul di sejumlah mal. Langkah tersebut dilakukan agar fungsi pengamanan tetap berjalan tanpa mengurangi estetika kota maupun menimbulkan persepsi bahwa kondisi keamanan sedang mengkhawatirkan.
Di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi meminta pengelola mal tidak meninggikan pagar di kawasan pusat perbelanjaan. Menurut dia, pagar yang terlalu tinggi dapat mengubah wajah kota sekaligus memunculkan kesan seolah masyarakat tengah menghadapi ancaman keamanan yang besar.
Baca Juga
Kian Banyak WNA Jadi Mualaf, MUI Karawang akan Bentuk Mualaf Center
BPK Dorong ESG Jadi Fondasi Tata Kelola Pemerintah
PGE Kejar Kapasitas 1 GW pada 2028, Siap Jadi Pemain Panas Bumi Terbesar Dunia
Pemerintah Kota Surabaya memilih pendekatan koordinatif dengan pengelola pusat perbelanjaan. Keberadaan pagar tidak dipersoalkan selama tetap menjalankan fungsi keselamatan, namun desainnya diharapkan tidak menciptakan rasa takut di tengah masyarakat.
Sikap serupa juga disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia meminta pengelola mal dan perkantoran melepas pagar yang baru dipasang karena kondisi keamanan ibu kota dinilai tetap kondusif.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Di Surabaya, pemasangan pagar disebut berkaitan dengan aspek keselamatan lalu lintas. Pemerintah kota menjelaskan pembatas tersebut dipasang untuk mencegah pejalan kaki menyeberang sembarangan di depan pusat perbelanjaan, khususnya di kawasan Jalan Basuki Rahmat yang telah dilengkapi jembatan penyeberangan orang (JPO).
Sebagai bagian dari pengaturan lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Surabaya juga memasang barrier beton agar masyarakat menggunakan fasilitas penyeberangan sesuai peruntukannya. Pemerintah menilai pendekatan rekayasa lalu lintas tersebut dapat meningkatkan keselamatan tanpa menghadirkan kesan bahwa kota berada dalam situasi darurat.
Perdebatan mengenai pemasangan pagar turut memunculkan perhatian terhadap aspek psikologis ruang kota. Sejumlah kalangan menilai ruang publik yang terlalu tertutup berpotensi mengurangi rasa nyaman masyarakat, meski tujuan awalnya adalah meningkatkan keamanan.
Di sisi lain, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menjelaskan pagar merupakan bagian dari pengelolaan kawasan sekaligus pembatas antara area privat dan ruang publik. Menurut asosiasi, setiap pengelola memiliki pertimbangan operasional dalam menerapkan sistem pengamanan sesuai karakteristik masing-masing lokasi.
Komentar (0)