5 Berita Terpopuler: P3K Paruh Waktu Bakal Demo Besar, Beri Tenggat Agustus Ini, Pastikan Gaji PNS & PPPK Aman

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (4/8) tentang P3K paruh waktu menyiapkan demo besar, beri tenggat pemerintah Agustus, hingga gaji PNS dan PPPK aman. Simak selengkapnya!

1. Keputusan terkait PPPK Tinggal Selangkah Lagi, Dana Besar Segera Disalurkan

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PPPK se-Indonesia Menunggu Pidato Kenegaraan, Desak Peralihan ke ASN Penuh, Terima Gaji & Tak Ada PHK

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan segera menyalurkan kurang bayar alias tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) 2024 senilai Rp 70 triliun kepada 413 daerah, yang berkaitan erat dengan nasib P3K. 

Langkah pemerintah ini ada kaitan dengan materi Rapat Kerja (raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi II DPR RI, Senayan, 30 Juli 2026, yang dihadiri Mendagri Muhammad Tito Karnavian. 

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Mengganggu Kenyamanan, PPPK Paruh Waktu Desak Peralihan ke ASN Penuh, Faktanya Begini

Saat itu, Mendagri Tito menyatakan pemerintah menyiapkan dua skema sebagai solusi bagi pemda yang mengalami kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya di Bawah:

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: MBG Tak Pakai Anggaran Pendidikan, PGRI Mengaitkan dengan PPPK & P3K Paruh Waktu, Solusi soal Gaji?

Keputusan terkait PPPK Tinggal Selangkah Lagi, Dana Besar Segera Disalurkan

2. Menunggu Pidato Presiden Prabowo 14 Agustus, PPPK Paruh Waktu Menyiapkan Demo Besar

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Senayan pada 14 Agustus 2026 menjadi penentuan jadi tidaknya 20 ribu lebih PPPK paruh waktu melakukan aksi demo atau unjuk rasa damai menuntut kepastian nasibnya. 

Sekretaris Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) Ratna Purwakesi sangat berharap Pidato Penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR oleh Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakan pada PPPK Paruh Waktu.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Menunggu Pidato Presiden Prabowo 14 Agustus, PPPK Paruh Waktu Menyiapkan Demo Besar

3. Aliansi Merah Putih Suarakan 3 Tuntutan ASN PPPK, Beri Tenggat ke Pemerintah Agustus Ini

Aliansi Merah Putih menyuarakan tiga tuntutan utama kepada pemerintah terkait nasib ASN PPPK. 

Aliansi pun memberikan tenggat kepada pemerintah agar memenuhi tuntutan tersebut pada Agustus 2026 ini. 

Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdilah mengatakan sudah saatnya pemerintah memperhatikan nasib ASN PPPK. Sebab, kata dia, ASN PPPK tidak berkembang, karena jenjang kariernya nihil. Begitu pula dengan jaminan pensiun, tidak terakomodasi.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Aliansi Merah Putih Suarakan 3 Tuntutan ASN PPPK, Beri Tenggat ke Pemerintah Agustus Ini

4. Komisi II DPR: Tak Ada Kebijakan Merumahkan PPPK Meski Pemda Sulit Bayar Gaji

Anggota Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyebut parlemen dan pemerintah sepakat tidak mengambil kebijakan merumahkan PPPK, meski beberapa pemda kesulitan keuangan membayar gaji mereka. 

"DPR bersama pemerintah sudah mengambil keputusan bahwa tidak akan merumahkan PPPK, baik yang penuh waktu, begitu pun paruh waktu," kata dia ditemui awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8). 

Dia mengatakan parlemen telah meminta Kemendagri membantu pemda melaksanakan efisiensi anggaran demi menggaji PPPK.

Baca Selengkapnya di Bawah: 

Komisi II DPR: Tak Ada Kebijakan Merumahkan PPPK Meski Pemda Sulit Bayar Gaji

5. Pastikan Gaji PNS & PPPK Sumsel Aman, Herman Deru: Jangan Sampai Terlambat Apalagi Dikurangi

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) di 17 kabupaten/kota Sumsel sejauh ini tetap aman, di tengah kondisi tekanan fiskal yang dihadapi sejumlah pemda. 

Deru mengaku belum menerima laporan dari pemerintah daerah terkait kendala pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Dia berharap pemerintah daerah di Sumsel tidak termasuk dalam 490 pemda  yang disebut pemerintah pusat tengah menghadapi tekanan fiskal.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Pastikan Gaji PNS & PPPK Sumsel Aman, Herman Deru: Jangan Sampai Terlambat Apalagi Dikurangi

BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Tak Akan PHK karena Ada Solusi Buat Gaji PPPK, Purbaya Tunggu Arahan Prabowo