Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyiapkan 152 kabupaten/kota sebagai lokasi uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos). Persiapan tersebut menjadi bahan dari penguatan NIK dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam transformasi digital pemerintah.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti mengatakan Dukcapil akan menyiapkan verifikasi biometrik dan data administrasi kependudukan di 152 kabupaten/kota untuk mendukung uji coba digitalisasi Bansos.
“Melakukan penyiapan kesiapan dan perluasan layanan verifikasi biometrik dan data administrasi kependudukan di 152 kabupaten/kota sebagai tempat uji coba digitalisasi bantuan sosial,” kata Berli dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/8).
Dia mengatakan, Dukcapil juga menyiapkan dukungan data kependudukan l, termasuk kapasitas layanan IKD dan teknologi face recognition (pengenalan wajah). Kesiapan tersebut guna mendukung dimulainya implementasi penyaluran Bansos digital pada triwulan I 2027.
“Menyiapkan dukungan data kependudukan termasuk kapasitas layanan IKD dan face recognition untuk memastikan kesiapan dimulainya implementasi penyaluran bantuan sosial berbasis digitalisasi pada triwulan I tahun 2027,” ujar Berli.
Langkah tersebut sejalan dengan penguatan NIK dan IKD sebagai fondasi Digital Public Infrastructure (DPI). Melalui skema tersebut, NIK diposisikan sebagai pengenal tunggal, sementara IKD berperan sebagai identitas digital guna mendukung keterhubungan berbagai layanan pemerintah.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi mengatakan penguatan NIK dan IKD menjadi bagian dari era baru Dukcapil yang mulai bergerak secara konkret menuju digitalisasi.
“Bahwa apa yang kita declare sejak lama, Dukcapil Go Digital, sekarang sudah benar-benar muncul. Dan ini sekarang eranya Dukcapil untuk betul-betul secara konkret membuktikan kerjanya,”kata Teguh.
Menurutnya, Dukcapil berperan penting dalam ekosistem digital pemerintah karena menjadi gerbang dalam proses verifikasi dan validasi identitas seseorang.
“Dukcapil menengah peranan yang sangat penting sebagai pintu masuk, sebagai pihak yang memverifikasi, memvalidasi orang itu benar atau tidak,” ujar Teguh.
“Hampir semua pihak, lebih dari 7.693, bahkan sudah lebih dari itu lembaga pengguna telah kerja sama dengan kita,” ujar Teguh.
Lebih lanjut, pemanfaatan data kependudukan tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, tetapi juga sektor swasta. Selain lembaga yang telah menjalin kerja sama, terdapat pula pemanfaatan data melalui proses pemadaman dan penyandingan.
“Ini mudah-mudahan kepercayaan berbagai lembaga pengguna, baik itu government di pusat, di daerah, maupun lembaga pengguna publik sektor, private sector, itu memberikan kita semangat untuk terus bekerja dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.
Dengan penguatan tersebut, Dukcapil mendorong NIK dan IKD tidak hanya digunakan untuk administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi fondasi integrasi layanan digital pemerintah, termasuk dalam mendukung program perlindungan sosial yang lebih terintegrasi.
Komentar (0)