JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bali I Wayan Koster dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026), untuk mempelajari skema obligasi daerah dan pembiayaan kreatif (creative financing) yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Koster mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan atas arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Kami audiensi dengan Bapak Gubernur DKI karena kami mendapat arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri untuk studi dengan Bapak Gubernur DKI berkaitan dengan creative financing," ungkap dia saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa.
Baca juga: Abdi Eks Ketua BEM FH UBK Diskors 2 Semester Usai Terima Rp 20 Juta Saat Demo
Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, di antaranya obligasi daerah, pemanfaatan tata ruang, serta inovasi untuk mencari sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBD.
Menurut dia, nantinya Pemprov Bali akan mempelajari dan menerapkan sejumlah inisiatif yang telah dilakukan DKI Jakarta.
"Ada beberapa hal yang bisa diterapkan di Bali terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang udara, ketinggian bangunan, dan juga kerja sama dengan pihak swasta yang bisa dilibatkan dalam partisipasi pembangunan infrastruktur untuk melakukan percepatan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas pariwisata Bali," tutur dia.
Ia memastikan hasil dari pembahasan dengan Pramono akan segera ditindaklanjuti Pemprov Bali.
"Kami akan tindaklanjuti di tingkat tim teknis supaya proses ini bisa berjalan lebih cepat dan tentu saja kami akan menyesuaikan dengan regulasi yang ada, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur," imbuh dia.
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan, Kabupaten Badung saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali.
Baca juga: Open Dumping Bantargebang Belum Ditutup Total, Ditargetkan Baru Berhenti 2029
"Salah satu isu yang menjadi bottleneck kita adalah sekarang ini adalah masalah kemacetan," ungkap dia dalam kesempatan yang sama, Selasa.
Ke depan, kata Adi Arnawa, pemerintah daerah juga membuka peluang memanfaatkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Karena itu, ia mendampingi Koster dalam pertemuan dengan Pramono untuk mempelajari proses administrasi dan mekanisme penerbitan obligasi daerah.
"Mudah-mudahan, nanti dengan obligasi daerah itu ditambah nanti kami didukung oleh pemerintah pusat secara regulasi, tentu kami akan melakukan percepatan terutama pembangunan infrastruktur yang ada di Bali secara umum dan Badung khususnya," tambah dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)