Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) sepakat untuk menangkal pola baru terorisme di ruang digital.
Kepala BNPT Eddy Hartono menjelaskan langkah tersebut diambil menyusul pola penyebaran paham radikal yang kian adaptif, terutama melalui ruang digital.
"Terorisme saat ini semakin adaptif di ruang digital. Kami berharap LAN dapat mendukung pengembangan karier sekaligus membangun kapasitas ASN di BNPT agar semakin profesional dan responsif terhadap dinamika ancaman," ujar Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Kemensos-BNPT kuatkan rehabilitasi sosial dalam program deradikalisasi
Adapun langkah penangkalan tersebut dilakukan melalui penjajakan kerja sama strategis guna memperkuat kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, pada audiensi di Jakarta, Senin (20/7).
Kepala BNPT menyebut karakteristik tugas ASN di lingkungan BNPT terbilang unik karena memadukan tugas-tugas administratif terbuka (overt) dengan operasi semi-intelijen tertutup (covert).
Oleh karena itu, menurutnya, dibutuhkan pengembangan kapasitas dan kelembagaan yang komprehensif.
Selain penguatan internal, Eddy menekankan pentingnya peran BNPT sebagai lembaga sertifikasi bagi ASN yang bertugas di sektor berisiko tinggi (high-risk), seperti operator objek vital nasional (obvitnas).
"Jangan sampai dia terpapar, misalnya di PT Kereta Api Indonesia (Persero) ada petugas yang tugasnya memindahkan rel kereta nah ini krusial atau kalau di PLN biasanya petugas bagian turbin di PLTU. Dampaknya bisa sangat berbahaya bagi keamanan nasional," tutur dia.
Dengan demikian, kata dia, dalam hal tersebut pentingnya sinergi bersama LAN.
Baca juga: Menkopolkam imbau masyarakat waspada ekstremisme di ruang digital
Merespons hal itu, Kepala LAN Muhammad Taufiq menyambut baik inisiatif kerja sama. Ia menyetujui perlunya merumuskan formula baru guna menangkal pemahaman terorisme bagi ASN meskipun sejatinya materi intoleransi dan radikalisme ini telah diintegrasikan ke dalam Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS sebagai fondasi pembentukan karakter.
"BNPT ini kan tugasnya mengedukasi penanggulangan terorisme apalagi wajah terorisme sudah berubah. Maka, kita perlu bersama rumuskan bagaimana menangkal pemahaman terorisme bagi ASN ini karena masuknya itu melalui pintu radikalisme dan intoleransi, meskipun selama ini materi tersebut sudah masuk ke dalam materi Latsar" kata Taufiq.
Lebih lanjut, ia berencana agar materi pencegahan terorisme juga dimasukkan ke dalam program pengembangan kebijakan serta kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim), khususnya terkait materi bentuk-bentuk ancaman kontemporer.
Ia menilai materi tersebut sangat selaras dengan konsep cognitive warfare, di mana algoritma digital dapat memengaruhi kinerja otak dan cara berpikir.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan audiensi, BNPT dan LAN berkomitmen untuk segera merumuskan Nota Kesepahaman (MoU) formal sebagai payung hukum kolaborasi jangka panjang dalam menjaga netralitas dan ketahanan ASN dari ancaman radikalisme.
Baca juga: Pemerintah rehabilitasi 250 anak terpapar ekstremisme pada 2024–2025
Kepala BNPT Eddy Hartono menjelaskan langkah tersebut diambil menyusul pola penyebaran paham radikal yang kian adaptif, terutama melalui ruang digital.
"Terorisme saat ini semakin adaptif di ruang digital. Kami berharap LAN dapat mendukung pengembangan karier sekaligus membangun kapasitas ASN di BNPT agar semakin profesional dan responsif terhadap dinamika ancaman," ujar Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Kemensos-BNPT kuatkan rehabilitasi sosial dalam program deradikalisasi
Adapun langkah penangkalan tersebut dilakukan melalui penjajakan kerja sama strategis guna memperkuat kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, pada audiensi di Jakarta, Senin (20/7).
Kepala BNPT menyebut karakteristik tugas ASN di lingkungan BNPT terbilang unik karena memadukan tugas-tugas administratif terbuka (overt) dengan operasi semi-intelijen tertutup (covert).
Oleh karena itu, menurutnya, dibutuhkan pengembangan kapasitas dan kelembagaan yang komprehensif.
Selain penguatan internal, Eddy menekankan pentingnya peran BNPT sebagai lembaga sertifikasi bagi ASN yang bertugas di sektor berisiko tinggi (high-risk), seperti operator objek vital nasional (obvitnas).
"Jangan sampai dia terpapar, misalnya di PT Kereta Api Indonesia (Persero) ada petugas yang tugasnya memindahkan rel kereta nah ini krusial atau kalau di PLN biasanya petugas bagian turbin di PLTU. Dampaknya bisa sangat berbahaya bagi keamanan nasional," tutur dia.
Dengan demikian, kata dia, dalam hal tersebut pentingnya sinergi bersama LAN.
Baca juga: Menkopolkam imbau masyarakat waspada ekstremisme di ruang digital
Merespons hal itu, Kepala LAN Muhammad Taufiq menyambut baik inisiatif kerja sama. Ia menyetujui perlunya merumuskan formula baru guna menangkal pemahaman terorisme bagi ASN meskipun sejatinya materi intoleransi dan radikalisme ini telah diintegrasikan ke dalam Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS sebagai fondasi pembentukan karakter.
"BNPT ini kan tugasnya mengedukasi penanggulangan terorisme apalagi wajah terorisme sudah berubah. Maka, kita perlu bersama rumuskan bagaimana menangkal pemahaman terorisme bagi ASN ini karena masuknya itu melalui pintu radikalisme dan intoleransi, meskipun selama ini materi tersebut sudah masuk ke dalam materi Latsar" kata Taufiq.
Lebih lanjut, ia berencana agar materi pencegahan terorisme juga dimasukkan ke dalam program pengembangan kebijakan serta kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim), khususnya terkait materi bentuk-bentuk ancaman kontemporer.
Ia menilai materi tersebut sangat selaras dengan konsep cognitive warfare, di mana algoritma digital dapat memengaruhi kinerja otak dan cara berpikir.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan audiensi, BNPT dan LAN berkomitmen untuk segera merumuskan Nota Kesepahaman (MoU) formal sebagai payung hukum kolaborasi jangka panjang dalam menjaga netralitas dan ketahanan ASN dari ancaman radikalisme.
Baca juga: Pemerintah rehabilitasi 250 anak terpapar ekstremisme pada 2024–2025
Komentar (0)