jpnn.com - JAKARTA - Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Senayan pada 14 Agustus 2026 menjadi penentuan jadi tidaknya 20 ribu lebih PPPK paruh waktu melakukan aksi demo atau unjuk rasa damai menuntut kepastian nasibnya.
Sekretaris Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) Ratna Purwakesi sangat berharap Pidato Penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR oleh Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakan pada PPPK Paruh Waktu.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Zaky Irawan Memastikan Gaji PPPK Aman
Momen tersebut dipandang sebagai kesempatan penting untuk memberikan kepastian arah kebijakan, termasuk mengenain penyelesaian status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
"Hingga hari ini, kami tetap percaya Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, tenaga kependidikan (tendik ), tenaga kesehatan (nakes), dan teknis di seluruh nusantara," kata Ratna kepada JPNN.com, Selasa (4/8/2026).
BACA JUGA: Keputusan terkait PPPK Tinggal Selangkah Lagi, Dana Besar Segera Disalurkan
Dia melanjutkan, kepastian status dari PPPK paruh waktu ke penuh waktu bukan sekadar perubahan administrasi, melainkan bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan selama bertahun-tahun.
Namun demikian, kata Rana, aspirasi di akar rumput terus menguat.
BACA JUGA: PPPK se-Indonesia Menunggu Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo 14 Agustus
Apabila pidato kenegaraan Presiden Prabowo belum memberikan kejelasan yang diharapkan, gelombang penyampaian aspirasi secara damai berpotensi makin besar.
"Lebih dari 20 ribu anggota GTKN bersama tenaga kesehatan dan tenaga teknis telah menyatakan kesiapan untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Ratna.
Lebih lanjut dikatakan, harapan PPPK paruh waktu sederhana, yaitu hadirkan kepastian, wujudkan keadilan, dan tuntaskan kesejahteraan bagi seluruh guru, tenaga kependidikan, nakes, dan teknis di Indonesia.
Sebelumnya, dalam Instagram Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) R1 disampaikan jadwal rangkaian HUT ke-81 R1 sebagai berikut:
1. Jumat, 14 Agustus 2026
Sesi 1: Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD
Sesi 2: Presiden akan memaparkan RUU APBN 2027 beserta Rancangan Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR.
2. Ziarah Nasional & Renungan Suci m Sabtu, 15 Agustus 2026 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Jakarta.
Dari dua agenda tersebut kata Sekretaris Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) Ratna Purwakesi, momen pidato presiden yang paling ditunggu.
"Ternyata pidato Presiden Prabowo bukan 16 Agustus, melainkan 14 Agustus. Kami degdegan sekali menanti momentum itu," kata Ratna kepada JPNN, Senin (3/8/2026).
Dia berharap permintaan yang diajukan PPPK dan PPPK paruh waktu saat pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi akan dikabulkan Presiden Prabowo.
Gaji PPPK paruh waktu guru, tendik, tenaga kesehatan, dan teknis sangat rendah.
Padahal, mereka bekerja layaknya ASN PNS maupun PPPK penuh waktu.
Ada kecenderungan daerah tidak mampu lagi membayar gaji PPPK dan PPPK paruh waktu sehingga ini jadi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Kami meminta kejelasan nasib PPPK paruh waktu. Tugas kami utuh, gaji separuh sangat tidak manusiawi," tegasnya.
Ratna mengungkapkan, pascapertemuan dengan Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Presetyo Hadi, ada sinyalemen dari pihak Istana bahwa menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kabar baik untuk ASN termasuk PPPK paruh waktu dalam pidato kenegaraannya.
"Menurut Pak Sufmi, Presiden Prabowo akan menyampaikan kebijakan dalam penyelesaian masalah guru. Ini akan menjadi kabar yang menggembirakan," kata Ratna.
Ratna berharap, kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo itu tidak hanya menyangkut nasib guru PPPK paruh waktu, tetapi juga nasib tenaga kesehatan (nakes), tenaga kependidikan (tendik), dan tenaga teknis. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad
Komentar (0)