BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin meminta agar penarikan iuran untuk acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan secara sukarela tanpa adanya penetapan besaran biaya.
Ia menilai iuran yang dipatok nominalnya dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).
"Enggak boleh atuh (dipatok). Pungli dong. Ini kan iuran, namanya iuran sukarela. Tapi yang wajarlah, ini Hari Kemerdekaan dan yang paling penting tadi, harus resmi," kata Jenal di Suryakencana, Kota Bogor, Senin (3/8/2026).
Baca juga: Jadi Pemadam Itu Tanggung Jawabnya Besar, Ada Api Kita Maju
Ia menegaskan, iuran sukarela harus dikelola secara transparan. Panitia juga harus melaporkan penggunaan dana kepada warga yang telah berpartisipasi.
Menurut Jenal, aparat wilayah seperti lurah dan camat perlu mengetahui peruntukan dana tersebut. Hal itu untuk mencegah adanya penyalahgunaan oleh oknum yang mengatasnamakan panitia.
"Lurah-camat harus mengetahui, karena khawatir banyak yang memanfaatkan situasi atas nama panitia padahal bukan panitia wilayah, dan (harus) transparan," ujar dia.
Sementara itu, di RT 04/RW 08, Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor, Jawa Barat, Ketua Karang Taruna setempat Raka Pratama (20) mengatakan pihaknya menetapkan iuran sebesar Rp 60.000 per kepala keluarga (KK) untuk kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Besaran iuran tersebut naik Rp 10.000 dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 50.000 per KK.
Raka menjelaskan, keputusan tersebut telah dibahas melalui rapat bersama warga. Wilayah tersebut memiliki 51 KK yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
"Mungkin sekarang udah mulai kerasa, semua harganya naik, jadi kita naikin juga setelah dirapatin sama warga," kata Raka saat ditemui Kompas.com di Cibuluh, Senin.
Baca juga: Petani di Rorotan Optimistis Panen Padi Akhir Agustus Usai Sempat Gagal akibat Banjir
Dalam rapat yang digelar pada Juni 2026, Raka sempat mengusulkan iuran sebesar Rp 70.000 per KK. Namun, usulan tersebut ditolak warga karena dinilai terlalu memberatkan.
Raka kemudian menjelaskan kepada warga bahwa dana iuran tersebut nantinya akan kembali digunakan untuk kepentingan bersama dalam kegiatan perayaan kemerdekaan.
"Kalau memang enggak setuju, jangan takut sama panitia yang menyelenggara ini (kegiatan) ya gitu. Kita juga kan dari warga untuk warga gitu kan. Ini uang kalian gitu, kalian yang berhak berbicara atas uang kalian gitu," ujarnya.
Akhirnya, warga bersama panitia sepakat menetapkan iuran sebesar Rp 60.000 per KK.
Warga Minta Doorprize DasterSelain membahas besaran iuran, warga RT 04/RW 08 Cibuluh juga mengusulkan doorprize berupa daster sebagai kenang-kenangan dari kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI.
Salah satu warga, Neni (40), mengatakan dirinya berharap mendapatkan doorprize berupa daster karena dianggap unik dan dapat menjadi pengingat dari acara peringatan kemerdekaan.
Baca juga: Nyaris Setahun Bekerja Tanpa Gaji, Siti Pertaruhkan Nyawa untuk Pulang dari Malaysia
"Ini pengennya daster lah ya, maksudnya ya 'ini loh, saya bangga ini dapat (daster) 17-an' kan gitu nantinya lucu juga itu," kata Neni saat ditemui Kompas.com di Cibuluh.
Warga lainnya, Lestari Shinta (41), juga menginginkan doorprize berupa daster. Menurut dia, daster lebih bermanfaat dibandingkan barang pecah belah seperti piring dan gelas yang sudah banyak dimiliki warga.
"Enggak usah jauh-jauh ya, emak-emak mah dikasih daster juga udah senengnya, jangan kayak barang pecah udah banyak. Ibu-ibu mah dikasih baju beginian juga aduh senengnya," jelas dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)