JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membantah secara tegas isu adanya sensor dari pemerintah terkait penayangan narasi maupun konten aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini di Jakarta. Ia memastikan, pihak kementerian tidak pernah membatasi ruang gerak media massa dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Klarifikasi ini disampaikan Meutya merespons pertanyaan publik dan insan pers mengenai dugaan pembatasan informasi aksi unjuk rasa di media sosial maupun media arus utama. Pihaknya menjamin pemerintah mendukung demokrasi, termasuk kebebasan pers nasional.
"Dari Kementerian Komunikasi dan Digital, tidak ada kita melakukan pelarangan terhadap media massa untuk melakukan liputan-liputan apapun bentuknya, selama dalam kaidah-kaidah jurnalistik dan sesuai dengan koridor Undang-Undang Pers," ujar Meutya Hafid saat ditemui di kantor Komdigi, Jakarta, Senin (3/8/2026).
"Jadi itu tidak betul, dan silakan juga ditanyakan kepada teman-teman media massa lainnya," imbuhnya.
Baca Juga:Kronologi Wanita Ditemukan Tewas Tanpa Busana di Lumajang, Berawal Kecurigaan Pacar KorbanSebelumnya, dalam unggahan @pontianak_post di Tiktok, beredar sebuah video di media sosial Instagram yang diklaim merupakan aksi demonstrasi pada 31 Juli 2026 di Jakarta. Unggahan tersebut juga menyebut tidak ada media yang meliput karena dibungkam.
Konter Komdigi atas klaim narasi konten itu menyatakan bahwa klaim tersebut adalah tidak benar. Video yang beredar merupakan dokumentasi demonstrasi pada 12 Juni 2026 di kawasan Jalan Jenderal Soedirman sampai bundaran HI, Jakarta. Video tersebut menampilkan mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi ekonomi Indonesia.
Komentar (0)