Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai mahalnya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Pemilu.
Menurut dia, persoalan tersebut merupakan salah satu akar masalah yang harus diselesaikan untuk mencegah berbagai persoalan yang muncul setelah kepala daerah terpilih.
Hal itu disampaikan Sarmuji merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah.
“Betul, itu yang dikatakan Mendagri itu sepenuhnya benar ya. Pertama, kita tentu kewajiban partai melakukan pendidikan politik, dan dalam konteks ini melakukan rekrutmen politik, dan karena tanggung jawab itu, orang yang direkrut adalah orang yang berintegritas, memiliki kapasitas kemampuan profesional,” kata Sarmuji di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (3/8).
Menurut dia, proses pembinaan kader tidak berhenti saat seseorang ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau calon anggota legislatif. Partai, kata dia, juga memiliki kewajiban melakukan pendampingan ketika kader telah menjadi pejabat publik.
“Karena itu, partai berkewajiban untuk melakukan pelatihan sejak dini, bahkan sejak sebelum ditugaskan sebagai pejabat publik. Pada saat menjadi pejabat publik, kewajiban partai juga untuk memagari setiap anggota yang menjadi pejabat publik agar tetap dalam rel yang sebenarnya,” ujarnya.
Meski demikian, Sarmuji menilai penguatan kaderisasi saja belum cukup. Ia mengatakan terdapat persoalan mendasar yang selama ini menjadi akar masalah, yakni tingginya biaya politik untuk maju sebagai calon kepala daerah.
“Tetapi, ada faktor yang tidak terhindarkan, yang harus juga dievaluasi, yang selama ini dalam kesadaran kita bersama, dalam akal sehat kita bersama, sebenarnya dianggap menjadi akar persoalan. Yaitu, mahalnya proses politik seseorang untuk menjadi calon kepala daerah. Akar politik itu tentu saja harus kita selesaikan,” kata Sarmuji.
Menurut dia, persoalan mahalnya biaya politik sebenarnya selalu muncul dalam berbagai diskusi. Namun, pembahasan solusi kerap tidak menyentuh akar persoalan tersebut.
“Dan dalam setiap diskusi, akar masalah itu selalu disinggung. Tetapi yang aneh, begitu kita mencari solusi atas masalah itu, kita seperti tidak melihat kembali akar persoalannya,” ujarnya.
Karena itu, Sarmuji meminta agar pembahasan RUU Pemilu benar-benar menjadikan persoalan biaya politik sebagai bahan evaluasi utama.
“Oleh karena itu, dalam proses pembahasan undang-undang politik, terutama undang-undang pemilukada, akar persoalan itu harus kita tilik bersama, harus kita carikan solusi yang sebenar-benarnya. Bukan solusi yang tidak lahir dari diagnosis yang benar, tapi solusi yang memang berdasarkan diagnosis yang sudah kita pahami bersama-sama,” sambung Sarmuji.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah. Menurutnya, pembinaan integritas saja tidak cukup karena pada akhirnya bergantung pada integritas pribadi masing-masing kepala daerah.
Saat ditanya apakah maraknya OTT menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada), Tito mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Ia juga menyebut konstitusi tidak mengharuskan kepala daerah dipilih secara langsung.
“Itu kita serahkan kepada pembuat undang-undang ya, apakah mau melalui DPRD, enggak dilarang loh oleh Konstitusi,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7).
“Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja. Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan,” lanjutnya.
Meski demikian, Tito menilai hal yang lebih penting adalah memperkuat proses kaderisasi dan pendidikan politik di internal partai sebelum mengusung calon kepala daerah.
“Tapi serahkan kepada, yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat,” tuturnya.
Komentar (0)