Komisi IX DPR Minta Pemerintah Segera Pisahkan Anggaran MBG dari Pendidikan: Tak Perlu Tunggu 2028

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menjawab pertanyaan pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026). (Sumber: Fath Putra Mulya/Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi IX DR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera memisahkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Charles Honoris menegaskan pemerintah seharusnya tidak perlu menunggu sampai tahun 2028 untuk melaksanakan putusan tersebut. Menurutnya, putusan MK yang menetapkan anggaran MBG dari dana pendidikan inkonstitusional langsung berlaku.

"Jadi putusan Mahkamah Konstitusi begitu dibacakan sebetulnya sudah langsung berlaku, sehingga bisa dijalankan kapan saja. Namun, memang Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu sampai 2028," kata Charles Honoris di Jakarta, Senin (3/8/2026).

"Menurut saya, sebagai warga negara yang baik, sebagai pemerintah sebagai pengelola negara yang baik tentu harus taat konstitusi, ya. Karena tafsirnya kan sudah jelas."

Baca Juga: BGN Hentikan Sementara SPPG Karangturi usai Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG

Politikus PDI Perjuangan itu menekankan putusan MK tegas menyatakan masuknya anggaran MBG ke klaster pendidikan bertentangan dengan konstitusi. Sehingga, sebagai bentuk taat konstitusi, pemerintah harus segera memisah anggaran MBG dari pendidikan.

Charles Honoris menyebut bisa segera menerapkan putusan MK tersebut di APBN tahun 2027. Bahkan, menurutnya, pemerintah juga bisa membuat perubahan dalam APBN 2026 untuk mengakomodasi putusan MK.

"Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka ini menjadi momentum bagi Badan Gizi Nasional untuk melakukan desain ulang terhadap program ini, ya," kata Charles Honoris diaporkan tim liputan KompasTV.

"Bagaimana melakukan desain ulangnya misalnya me-refocusing penerima manfaat, jumlahnya. Ya mungkin tidak lagi 82 juta seperti yang dirancang atau direncanakan di tahap awal, tetapi difokuskan kepada yang membutuhkan saja."

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah akan menaati putusan MK mulai 2028. Purbaya beralasan APBN tahun 2027 telah dibahas dan tinggal memasuki tahap finalisasi.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV