MK Putuskan Anggaran MBG Dipisah dari Pendidikan, PDIP Dorong APBN Perubahan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Katua Komisi IX Charles Honoris menyebut pemerintah harus taat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibuat pada Kamis (30/7) kemarin.

Diketahui, putusan itu mengatakan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam postur dana pendidikan di APBN sebagai inkonstitusional. 

BACA JUGA: Ini Alasan Komisi X DPR Meminta Penerapan Putusan MK soal MBG Mulai 2027

"Pemerintah sebagai pengelola negara yang baik, tentu harus taat konstitusi, ya," kata Charles kepada awak media di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (3/8).

Dia mengatakan MK memang memberikan batas waktu sampai 2028 agar pemerintah menjalankan putusan terkait anggaran MBG. 

BACA JUGA: Pemerintah Didesak Segera Jalankan Putusan MK Soal Pemisahan Dana MBG dari Pendidikan

Namun, Charles mendorong penerapan putusan nomor 40/PUU-XXIV/2026 bisa dilaksanakan pada 2027.

"Kalau kita mau taat konstitusi, kita tidak mau melanggar konstitusi, putusan MK harus segera diterapkan, yaitu dianggarkan di tahun 2027, bahkan kalau perlu dibuat APBN Perubahan di 2026, ya," lanjut dia.

BACA JUGA: Komisi X DPR Minta Putusan MK Soal Anggaran MBG Diterapkan 2027

Dia mengatakan fraksi PDIP tentu taat dengan hukum, sehingga berharap putusan MK segera dieksekusi.

"PDIP tentu taat konstitusi, kami menghormati putusan MK dan oleh karena itu, kami berharap, ya, apa yang diputuskan MK harus segera diterapkan," kata Charles.

Dia kemudian mengungkit soal keputusan negara yang cepat melaksanakan putusan MK terkait batas usia bisa diterapkan dalam vonis nomor 40/PUU-XXIV/2026.

"Masa putusan terkait dengan usia wakil presiden saja bisa dijalankan dalam tiga hari, ini sesuatu yang jauh lebih penting harus menunggu sampai dua tahun," kata dia. (ast/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: