Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus layanan publik. Pemerintah tengah menyiapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang mengintegrasikan layanan berbagai kementerian dan lembaga dalam satu platform digital.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan transformasi digital tersebut ditujukan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial hingga administrasi pemerintahan.
"Ke depan, kita lebih ingin maju lagi. Orangnya tidak usah datang. Tapi menggunakan digitalisasi, masuk ke dalam aplikasi," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026, Jakarta, Senin (3/8).
Menurutnya, aplikasi tersebut sedang disiapkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik yang selama ini masih tersebar di masing-masing kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
"Aplikasi ini yang sedang dibuat oleh Kominfo dan DEN, Dewan Ekonomi Nasional. Mengintegrasikan semua layanan publik. Mulai dari portal layanan publik Kementerian-Lembaga," ujar Tito.
"Mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Dikdasmen dan Dikti Sains, kemudian kepolisian, kemudian yang ada SIM STNK BPKB, ada Kementerian Sosial untuk bansos, dan lain-lain yang nanti akan bergabung. Termasuk nanti intinya, seluruh pemerintah daerah juga bergabung di dalam sistem ini," lanjutnya.
Ia mencontohkan, masyarakat nantinya dapat mengurus pendaftaran sekolah, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial secara daring tanpa harus datang ke kantor pelayanan.
Tito mengaku konsep tersebut terinspirasi dari pengalamannya saat menempuh pendidikan doktoral di Singapura. Saat itu, ia dapat mendaftarkan anaknya ke sekolah hanya melalui portal pemerintah menggunakan nomor identitas digital tanpa perlu mendatangi sekolah maupun dinas pendidikan.
Pengalaman serupa juga ia rasakan ketika mengakses layanan kesehatan. Menurut Tito, masyarakat cukup mengisi data dan keluhan melalui portal pemerintah, kemudian sistem akan mengirimkan jadwal pemeriksaan beserta dokter yang akan menangani pasien.
"Saya lagi keluhan gini-gini, mau datang, berobat ke dokter. Muncul email, datang ke NUH (National University Hospital, Singapore), ketemu dokter ini, hari ini, tanggal ini, jam ini, di ruangan ini. Enggak perlu nunggu," tegasnya.
Tito mengatakan model layanan seperti itu ingin diterapkan di Indonesia melalui program e-government dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Komentar (0)