Hamas Tuduh Israel Sengaja Ingin Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

Gaza: Kelompok pejuang Palestina Hamas menuduh Israel sengaja meningkatkan operasi militernya di Jalur Gaza untuk menggagalkan implementasi kesepakatan gencatan senjata yang telah dibahas bersama para mediator.

Hamas mengklaim serangan Israel sejak Minggu pagi, 2 Agustus 2026, telah menewaskan lebih dari 18 warga Palestina dan melukai sejumlah keluarga.

Dalam pernyataannya, Hamas menyebut pengeboman yang dilakukan Israel merupakan eskalasi yang disengaja oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghambat pelaksanaan kesepahaman yang telah dicapai bersama para mediator, termasuk Amerika Serikat.

"Ini merupakan eskalasi yang disengaja oleh pemerintahan penjahat perang Netanyahu untuk menghalangi kesepahaman yang telah dicapai dengan para mediator, termasuk pemerintahan Amerika Serikat, guna menyelesaikan implementasi perjanjian gencatan senjata," ujar pernyataan Hamas yang dikutip Yeni Safak, Senin, 3 Agustus 2026.

Hamas juga menuduh serangan tersebut merupakan tindakan yang "setara dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan" serta mendesak komunitas internasional mengambil langkah hukum terhadap para pemimpin Israel. Desak Mediator Bertindak Kelompok tersebut meminta negara-negara mediator dan pihak yang menjadi penjamin kesepakatan gencatan senjata agar segera menjalankan tanggung jawabnya.

Hamas mendesak mereka mengecam serangan Israel dan memberikan tekanan agar operasi militer segera dihentikan.

Selain itu, Hamas menyerukan langkah-langkah konkret untuk melindungi warga Palestina yang disebut menghadapi ancaman pembunuhan massal dan pengusiran dari wilayah mereka.

Pada Jumat lalu, Board of Peace (BoP) bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan untuk melanjutkan tahap berikutnya dari proses gencatan senjata di Jalur Gaza.

Peace Board menyatakan Hamas telah menerima peta jalan (roadmap) rinci untuk pelaksanaan tahap lanjutan kesepakatan tersebut.

Namun, hingga saat ini pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi mengenai proposal tersebut.

Baca juga:  Turki Tuduh Netanyahu Gunakan Operasi Militer untuk Gagalkan Upaya Perdamaian Gaza