Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mulai mencoba penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk melakukan audit. Sistem ini disiapkan untuk meningkatkan kualitas proses maupun hasil audit.
Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengatakan penerapan sistem ini akan dimulai tahun depan. Menurutnya, penggunaan AI nantinya tidak hanya ditujukan untuk memeriksa pengelolaan keuangan pemerintah, tetapi juga membantu BPK memperoleh masukan dari berbagai pihak sebelum pemeriksaan dilakukan.
"Nah, tahun depan Bapak-Ibu sekalian kita akan mencoba sistem yang namanya AIFA, Artificial Intelligence Forecast Audit," kata Nyoman dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 dari BPK kepada Kemenko Kumham Imipas di Ruang Aula Yusuf Adinata, Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, Senin (3/8).
Nyoman menjelaskan, melalui sistem tersebut BPK tidak hanya melakukan audit berdasarkan pemeriksaan terhadap objek yang diperiksa. Sebelum proses pemeriksaan, BPK juga akan meminta masukan dari sejumlah pihak yang berkepentingan.
"Jadi bukan hanya kami mengaudit Bapak-Ibu tapi sebelum mengaudit kami meminta masukan dari Bapak-Ibu dan DPR, dari DPD, dari stakeholder," ujar Nyoman.
Menurut Nyoman, masukan tersebut akan menjadi bagian dari proses untuk menghasilkan pemeriksaan yang lebih komprehensif. BPK juga tidak hanya akan mengevaluasi objek yang diperiksa, tetapi akan menilai kualitas rekomendasi yang diberikan oleh lembaga pemeriksa itu sendiri.
"Dan outcome-nya selain outcome Bapak-Ibu kami juga akan menghasilkan outcome. Salah satu outcome-nya adalah menilai apakah rekomendasi kita kualitasnya juga semakin naik semakin naik," katanya.
Dengan demikian, Nyoman mengatakan BPK akan melakukan evaluasi terhadap kualitas rekomendasi yang mereka hasilkan. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya BPK untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan sekaligus memastikan rekomendasi yang diberikan benar-benar dapat mendorong perbaikan tata kelola pemerintah.
"Jadi bukan hanya Bapak-Ibu dan memberikan rekomendasi tapi kita juga akan menilai diri kita sendiri," ujar Nyoman.
Nyoman menjelaskan penggunaan teknologi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan tata kelola pemerintahan.
"Di dalam Government 5.0 Bapak-Ibu sekalian, hal yang paling utama adalah bagaimana penggunaan teknologi ini sudah tidak bisa dihindarkan lagi," kata Nyoman.
Menurut dia, percepatan penggunaan teknologi juga terlihat dari semakin besarnya kebutuhan kementerian dan lembaga terhadap pengelolaan data.
Data yang besar, kata Nyoman, tidak dapat lagi dikelola secara terpisah karena persoalan pemerintahan semakin banyak melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
"Data yang besar ini Bapak-Ibu sekalian tidak bisa kemudian berdiri sendiri-sendiri. Pengambilan keputusan yang sangat baik adalah pengambilan keputusan yang melalui big data analytics," ujarnya.
Nyoman menilai pengambilan keputusan berbasis big data membutuhkan kolaborasi dan integrasi data antarkementerian dan lembaga. Ia mencontohkan persoalan pekerja migran Indonesia yang membutuhkan persilangan data dari berbagai institusi.
"Yang pertama adalah perlunya kolaborasi dan integrasi data. Jadi hampir tidak ada sekarang permasalahan itu melibatkan satu kementerian saja. Selalu melibatkan multikementerian dan lembaga dengan persilangan data yang sangat banyak," jelasnya.
Namun, menurut Nyoman, penerapan Government 5.0 masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang belum merata dan fragmentasi data pemerintah yang menyebabkan interoperabilitas antarsistem belum optimal.
"Tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah kematangan SPBE yang belum merata," ujarnya.
"Tantangan yang kedua adalah fragmentasi data pemerintah, masih belum terdapat interoperabilitas," lanjut Nyoman.
Selain integrasi data, Nyoman menyebut pemerintah juga perlu mempersiapkan kesiapan AI, pengaturan etika dan keamanan data, kapasitas sumber daya manusia, keamanan siber, serta kolaborasi.
Menurutnya, teknologi dan AI pada akhirnya tetap merupakan alat bantu. Karena itu, pemanfaatan teknologi dalam pemeriksaan maupun tata kelola pemerintahan tetap harus disertai integritas, etika, dan kepemimpinan.
"Dia tidak bisa menggantikan etika, dia tidak bisa menggantikan integritas, dia tidak bisa menggantikan leadership," kata Nyoman.
Ia menegaskan pemanfaatan teknologi seharusnya menjadi sarana untuk mempercepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan yang lebih baik.
"Tools ini menjadi jembatan Bapak-Ibu untuk mempercepat dan mempermudah menghasilkan pengambil keputusan yang lebih baik," ujarnya.
Nyoman mengatakan pengembangan metode audit berbasis teknologi tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memastikan pemeriksaan BPK tidak hanya melihat persoalan pengelolaan keuangan negara pada masa lalu, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola untuk masa mendatang.
"Audit ini adalah partner. Audit ini bukan hanya memeriksa masa lalu. Kami mau mengajak audit untuk memastikan masa depan Indonesia lebih baik," ucapnya.
Komentar (0)