Kupang, ERANASIONAL.COM – Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan safari politik ke Nusa Tenggara Timur (NTT) memunculkan beragam respons dari kalangan akademisi.
Meski mengakui setiap warga negara memiliki hak untuk beraktivitas di ranah politik, sejumlah pengamat menilai waktu pelaksanaan kunjungan tersebut layak dipertanyakan karena berlangsung saat masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
Pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Esthon Niron, mengatakan tidak ada yang keliru dengan langkah Jokowi melakukan konsolidasi politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Namun, menurutnya, perhatian publik saat ini lebih tertuju pada upaya mengatasi tantangan ekonomi, mulai dari melemahnya daya beli masyarakat, tekanan fiskal, hingga persoalan lapangan kerja.
“Yang menjadi sorotan bukan hak politiknya, melainkan momentum pelaksanaannya. Masyarakat berharap para tokoh nasional lebih mengedepankan solusi atas persoalan bangsa,” ujarnya.
Esthon menilai pengalaman seorang mantan kepala negara seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan gagasan strategis dan masukan kepada pemerintah.
Ia berpandangan kontribusi tersebut akan lebih mencerminkan peran seorang negarawan dibanding keterlibatan yang terlalu intens dalam aktivitas politik praktis.
Ia juga menyinggung berbagai proyek strategis nasional yang dibangun selama pemerintahan Jokowi di NTT.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berhenti pada penyelesaian fisik, tetapi harus diikuti dengan kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas, menggerakkan ekonomi daerah, serta menekan angka kemiskinan.
Di sisi lain, akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang, Amir S. Kiwang, memiliki pandangan berbeda.
Ia menilai safari politik mantan presiden merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi karena setiap warga negara tetap memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, termasuk mendukung partai.
Menurut Amir, kehadiran mantan presiden dalam agenda politik dapat dipahami sebagai upaya memperkuat solidaritas internal partai sekaligus mentransfer pengaruh politik kepada kader.
Namun, ia mengingatkan semakin aktif seorang mantan presiden dalam politik praktis, semakin besar pula peluang munculnya persepsi publik bahwa dirinya lebih mewakili kepentingan partai daripada menjadi figur pemersatu bangsa.
Ia menambahkan, penilaian masyarakat terhadap safari politik Jokowi pada akhirnya akan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi.
Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, aktivitas politik elite dinilai berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai prioritas yang seharusnya didahulukan.
Sebelumnya, Jokowi melakukan safari politik ke NTT. Agenda tersebut mencakup pertemuan dengan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta sejumlah kegiatan di wilayah Kupang dan sekitarnya.
Kunjungan itu memicu diskusi di ruang publik mengenai posisi mantan presiden setelah menyelesaikan masa jabatannya, antara tetap aktif dalam politik praktis atau lebih berperan sebagai negarawan yang memberikan kontribusi melalui pengalaman dan pemikiran strategis. []
Komentar (0)