KOMPAS.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL) menggelar Forum Penyampaian Hasil Nilai dan Rekomendasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Tahun 2026 di Hotel Tamarin, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Forum tersebut menjadi langkah strategis BNPP RI dalam mendorong pemanfaatan hasil pengukuran IPKP sebagai dasar penyusunan kebijakan dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Asisten Deputi PKPL Yedi Rahmat menyampaikan bahwa pengukuran IPKP 2026 pada 22 PPKP yang terdiri atas 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat menunjukkan hasil positif.
Nilai IPKP 2026 tercatat sebesar 0,58 dengan predikat Cukup (C), mendekati target nasional sebesar 0,60.
Baca juga: Lewat Pemutakhiran IPKP, BNPP RI Petakan Kondisi Riil Perbatasan Nangabadau
"Alhamdulillah hasil pengukuran yang telah dilaksanakan pada 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat menghasilkan capaian yang cukup baik. Kami mendorong agar nilai IPKP PPKP Tahun 2026 segera ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga mitra," ujar Yedi dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, hasil pengukuran IPKP harus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.
Oleh sebab itu, BNPP RI mendorong seluruh kementerian atau lembaga anggota BNPP untuk memanfaatkan rekomendasi IPKP sebagai acuan dalam menyusun program prioritas di kawasan perbatasan yang terintegrasi dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.
"Seperti program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah berjalan, kami berharap kementerian lain juga menghadirkan program serupa sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat terealisasi lebih cepat," kata Yedi.
Baca juga: Menko Zulhas: 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih Akan Dibangun hingga 2029
Selain itu, ia mengatakan bahwa BNPP mengusulkan agar capaian IPKP 2026 menjadi perhatian pemerintah pusat.
Bahkan, hasil pengukuran tersebut diharapkan masuk dalam materi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Lebih lanjut, Yedi menjelaskan bahwa hasil kunjungan lapangan di sejumlah kawasan perbatasan laut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang.
Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang lebih terarah, terutama melalui penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Baca juga: RUU Masyarakat Adat Akan Atur Pengakuan hingga Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
"Di wilayah perbatasan laut, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sekarang yang perlu kami dorong adalah percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui dukungan program lintas sektor sehingga dampaknya semakin dirasakan masyarakat," tutur Yedi.
Dalam forum tersebut, BNPP RI juga memaparkan sejumlah temuan lapangan yang memerlukan tindak lanjut. Salah satunya adalah abrasi di Kabupaten Pulau Morotai yang telah menggerus tanggul pelindung di kawasan yang berbatasan langsung dengan permukiman warga.
Yedi mengatakan, temuan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden, mengingat persoalan abrasi di wilayah itu sebelumnya juga telah menjadi perhatian pemerintah.
"Kami telah mengunjungi Kabupaten Pulau Morotai dan menemukan tanggul yang melindungi permukiman masyarakat mengalami kerusakan akibat abrasi. Hal ini akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan Pemkab Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden," tutur Yedi.
Baca juga: Pemerintah Bakal Bangun Tempat Latihan Perang Taraf Internasional di Morotai
Melalui forum tersebut, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga agar hasil pengukuran IPKP tidak hanya menjadi indikator kinerja, tetapi juga menjadi dasar dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai informasi, forum itu juga dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Budi Setyono; Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian Belly Isnaeni; serta Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan Harijono.
Hadir pula Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi (PDAT) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Mohammad Roudo, serta perwakilan kementerian dan lembaga mitra secara daring maupun luring.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)