Satgas PRR Siapkan Solusi Penyediaan Lahan Huntap bagi 3.660 KK Gayo Lues

Jakarta: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong sejumlah solusi untuk mempercepat penyediaan lahan hunian tetap bagi sekitar 3.660 keluarga di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Penyediaan hunian permanen menjadi salah satu kebutuhan mendesak di tengah pemulihan infrastruktur yang terdampak luas.
 
Kebutuhan lahan huntap tersebar di 15 lokasi dengan perkiraan biaya pembebasan sebesar Rp15 miliar. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah menyiapkan Rp8 miliar sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp7 miliar yang perlu segera dipenuhi agar proses pengadaan lahan tidak menghambat pembangunan.
  Baca juga: Satgas PRR Usulkan Dana Stimulan Renovasi Rumah Naik Jadi Rp80 juta Per Unit, Ini Alasannya
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada Kamis (30/7/2026), Tim Monev Aceh-2 Satgas PRR merekomendasikan pemanfaatan sebagian dana hibah sebesar Rp25 miliar yang diterima Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Penggunaannya tetap memerlukan persetujuan pemerintah daerah serta harus dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan.
 
“Satgas memberikan alternatif pemenuhan anggaran melalui dana hibah yang diterima oleh Pemkab Gayo Lues sebesar Rp25 miliar dari Pemkab Labuhan Batu, sehingga sisa anggaran pemenuhan lahan huntap dapat dipenuhi oleh Pemkab,” tulis Ketua Tim Monev Aceh-2 Satgas PRR, Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase, dalam laporan hasil monev.

Satgas PRR juga meminta pemerintah daerah memastikan seluruh lahan huntap berstatus clear and clean. Kepastian legalitas, kesesuaian tata ruang, dan keamanan lokasi diperlukan agar pembangunan dapat segera dilakukan tanpa menimbulkan persoalan hukum maupun risiko baru bagi masyarakat.
 
Selain hunian, Tim Monev menemukan kerusakan infrastruktur yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Ruas jalan yang menghubungkan Blangkejeren dengan Peureulak di Aceh Timur dan Blangpidie di Aceh Barat Daya masih terputus. Empat titik di Kampung Kuta Lintang, Desa Tetuntun, Desa Tangsaran, dan Desa Ramung Musara sepanjang sekitar 300 meter juga memiliki kerawanan longsor tinggi pada jalur Blangkejeren–Kutacane.
 
Tiga jembatan strategis turut memerlukan penanganan, yakni Jembatan Kendawi, Jembatan Perlak Gelinggang, serta jembatan rangka baja di Desa Pintu Rime, Kecamatan Pining. 
 
“Perbaikan Jembatan di Desa Kendawi dan di Desa Gelinggang serta Jembatan Rangka Baja di Desa Pintu Rime Kecamatan Pining memerlukan penanganan segera karena ketiga jembatan tersebut menghubungkan permukiman warga di beberapa kecamatan dan hubungan antarkabupaten,” imbuh Guslin.
 
Satgas PRR akan mendorong koordinasi lebih erat antara Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan. Koordinasi lintas sektor dibutuhkan agar penanganan jalan dan jembatan dilakukan secara terpadu, cepat, dan sesuai kewenangan masing-masing.
 
Pemulihan sektor pertanian juga menjadi prioritas. Bencana merusak sekitar 2.765 hektare sawah yang tersebar di Desa Badak, Rerebe, Pepelah, Pelosok Pasir, dan Sanetoa. Rehabilitasi lahan perlu disertai normalisasi sungai sepanjang sekitar 10 kilometer melalui kolaborasi Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum.
 
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah telah kembali berjalan meskipun sebagian masih menggunakan bangunan sementara. Aliran listrik di Kampung Pulo Gelime dan Setul yang sebelumnya terputus akibat kerusakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro juga dilaporkan telah kembali berfungsi.
 
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda