Jakarta (ANTARA) - Koalisi Pejalan Kaki menilai pembangunan zebra cross yang aman dan mudah diakses lebih mendesak dibandingkan membangun jembatan penyeberangan orang (JPO), terutama di sejumlah ruas jalan yang masih minim fasilitas bagi pejalan kaki.
"Kami sarankan bangun saja dulu zebra cross dengan intervensi pita kejut, misalkan 100 meter sebelum itu kan ada pita kejut. Itu kan sebenarnya lebih lambat memberikan warning kepada para pengendara agar bisa melambat," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Alfred mengatakan pemerintah sebaiknya memprioritaskan penyediaan trotoar dan penyeberangan sebidang apabila kondisi jalan masih memungkinkan.
Menurut Alfred, salah satu lokasi yang perlu menjadi perhatian berada di koridor Halte Pasar Santa hingga Mampang Prapatan yang dinilai masih kekurangan trotoar layak.
"Saya hanya bisa menyampaikan ke Mas Pj selaku Pj Gubernur DKI Jakarta, 'Pak yang lebih urgensi itu adalah dari mulai Santa sampai Mampang trotoarnya tidak ada'. Jadi itu dulu yang paling utama dicarikan pendanaannya," ucapnya.
Ia menilai fasilitas penyeberangan jalan seperti zebra cross dan pelican crossing lebih ramah bagi kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas dibandingkan JPO yang mengharuskan pengguna naik turun tangga.
"Ya lebih bagus dan lebih dapat diakses zebra cross dengan pelican crossing dibanding JPO," kata Alfred.
Menurut dia, pembangunan JPO seharusnya dilakukan berdasarkan kajian kebutuhan, seperti volume lalu lintas dan lebar jalan, bukan menjadi solusi utama di seluruh ruas jalan.
Ia menambahkan apabila JPO tetap dibangun, fasilitas tersebut harus memenuhi aspek aksesibilitas, baik melalui lift yang beroperasi penuh maupun jalur landai (ramp), sehingga dapat digunakan seluruh kelompok masyarakat.
Total sebanyak 230 unit jembatan penyeberangan orang (JPO) di bawah pengawasan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
Koalisi Pejalan Kaki juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaudit sedikitnya 30 jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dinilai belum memenuhi spesifikasi teknis sesuai standar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) guna menjamin keselamatan pengguna.
Baca juga: Pejalan kaki minta 30 JPO di Jakarta diaudit standar Kementerian PU
Baca juga: "Pelican crossing" pengganti JPO Tendean sudah digunakan pejalan kaki
Baca juga: Pembangunan ulang JPO Tendean diperkirakan butuh Rp6 miliar
"Kami sarankan bangun saja dulu zebra cross dengan intervensi pita kejut, misalkan 100 meter sebelum itu kan ada pita kejut. Itu kan sebenarnya lebih lambat memberikan warning kepada para pengendara agar bisa melambat," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Alfred mengatakan pemerintah sebaiknya memprioritaskan penyediaan trotoar dan penyeberangan sebidang apabila kondisi jalan masih memungkinkan.
Menurut Alfred, salah satu lokasi yang perlu menjadi perhatian berada di koridor Halte Pasar Santa hingga Mampang Prapatan yang dinilai masih kekurangan trotoar layak.
"Saya hanya bisa menyampaikan ke Mas Pj selaku Pj Gubernur DKI Jakarta, 'Pak yang lebih urgensi itu adalah dari mulai Santa sampai Mampang trotoarnya tidak ada'. Jadi itu dulu yang paling utama dicarikan pendanaannya," ucapnya.
Ia menilai fasilitas penyeberangan jalan seperti zebra cross dan pelican crossing lebih ramah bagi kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas dibandingkan JPO yang mengharuskan pengguna naik turun tangga.
"Ya lebih bagus dan lebih dapat diakses zebra cross dengan pelican crossing dibanding JPO," kata Alfred.
Menurut dia, pembangunan JPO seharusnya dilakukan berdasarkan kajian kebutuhan, seperti volume lalu lintas dan lebar jalan, bukan menjadi solusi utama di seluruh ruas jalan.
Ia menambahkan apabila JPO tetap dibangun, fasilitas tersebut harus memenuhi aspek aksesibilitas, baik melalui lift yang beroperasi penuh maupun jalur landai (ramp), sehingga dapat digunakan seluruh kelompok masyarakat.
Total sebanyak 230 unit jembatan penyeberangan orang (JPO) di bawah pengawasan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
Koalisi Pejalan Kaki juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaudit sedikitnya 30 jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dinilai belum memenuhi spesifikasi teknis sesuai standar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) guna menjamin keselamatan pengguna.
Baca juga: Pejalan kaki minta 30 JPO di Jakarta diaudit standar Kementerian PU
Baca juga: "Pelican crossing" pengganti JPO Tendean sudah digunakan pejalan kaki
Baca juga: Pembangunan ulang JPO Tendean diperkirakan butuh Rp6 miliar
Komentar (0)