Muktamar NU Harus Lahirkan Ketua Umum yang Berintegritas

jpnn.com, JAKARTA - Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar pada 27-31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur, harus melahirkan pemimpin yang berintegritas.

Sebab, NU bukan hanya sekadar organisasi masyarakat keagamaan, tetapi juga kekuatan sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan umat, kebangsaan, dan kemanusiaan.

BACA JUGA: Konflik Elite PBNU Bikin Warga Malu, Robikin Emhas: Muruwah NU Tercabik-cabik

Tokoh muda NU, Hatim Gazali, menilai ada sembilan kriteria yang penting dimiliki ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendatang.

Kriteria tersebut meliputi kemampuan menjadi pemersatu di tengah dinamika internal organisasi, memiliki akar yang kuat di dunia pesantren, serta memiliki pengalaman panjang berkhidmat dari tingkat ranting hingga kepengurusan pusat.

BACA JUGA: Gus Yahya Terima Kunjungan Menkeu Purbaya, Bahas Penguatan Kolaborasi PBNU-Pemerintah

“Selain itu, pemimpin NU perlu memiliki wawasan nasional dan global, menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik, serta mampu menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif,” kata Hatim di Jakarta (2/8).

Kriteria berikutnya, kepemimpinan NU ke depan harus berpihak kepada kelompok masyarakat yang lemah, mampu menjaga tradisi pesantren sembari mendorong modernisasi organisasi, serta memiliki kapasitas keulamaan, kemampuan organisasi, integritas, dan rekam jejak kerja yang teruji.

BACA JUGA: Ketua PCNU Landak: Kiai Marsudi Syuhud Layak Jadi Ketum PBNU

Menurut Hatim, pemimpin NU harus memiliki kriteria tersebut agar organisai tetap mampu menjaga marwah pesantren, memperkuat pelayanan kepada warga, serta meningkatkan kontribusinya dalam menjawab berbagai persoalan bangsa dan tantangan global.

Hatim juga berharap Muktamar PBNU tidak hanya menghasilkan figur yang memperoleh dukungan politik terbesar.

"Tetapi juga pemimpin yang memiliki kapasitas menyatukan organisasi, menjaga independensi NU, memperkuat khidmah kepada umat, dan membawa organisasi memasuki abad keduanya dengan visi yang lebih kuat," ujarnya.

Hatim mendesak, penilaian terhadap para kandidat tidak semata didasarkan pada popularitas atau dukungan politik, melainkan pada rekam jejak pengabdian, kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan menjaga marwah dan kemandirian Nahdlatul Ulama.

Hatim meminta agar warga Nahdliyin mengawal para pimpinan cabang dan wilayah mereka masing-masing, untuk memilih calon ketum yang memenuhi sembilan kritera di atas.

"Jika tidak, NU tetap akan berkubang dalam gejolak internal, intrik politik, dan tidak bisa memberikan solusi bagi kemaslahatan umat," pungkas dia. (dil/jpnn)