Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Bougainville Ishmael Toroama menetapkan tenggat waktu politis yang tegas bagi wilayah otonom tersebut untuk berpisah dari Papua Nugini (PNG). Pemerintah Otonom Bougainville secara resmi memutuskan akan bertransisi menuju pemerintahan mandiri (self-government) pada 2027, sebelum akhirnya meraih kemerdekaan penuh pada 2030.
Mengutip laporan Islands Business, Jumat (26/06/2026), Toroama menjelaskan bahwa posisi akhir ini berdasar kuat pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi PNG, serta berbagai kesepakatan pasca-referendum. Langkah sistematis ini diambil demi memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas keamanan setelah proses negosiasi damai berjalan lebih dari dua dekade.
"Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini," tegas Presiden Toroama.
Ia menambahkan bahwa hasil referendum yang memilih kemerdekaan tetap menjadi pilar utama tuntutan rakyat Bougainville untuk menjadi negara berdaulat yang diakui secara internasional. Toroama juga merujuk pada serangkaian dokumen kesepakatan bersama, seperti Komunike Bersama 11 Januari 2021, Pernyataan Bersama Kokopo, Wabag, APEC, Kovenan Era Kone, hingga Perjanjian Melanesia sebagai peta jalan resmi.
Presiden Toroama mengingatkan bahwa kepercayaan antarpihak kini tengah diuji akibat adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Sesuai rencana, Bougainville akan berada pada fase persiapan hingga 1 September 2027 dengan fokus pada penguatan institusi, tata kelola pemerintahan, keamanan, dan kesiapan ekonomi.
Mulai 1 September 2027, wilayah tersebut akan resmi memasuki era pemerintahan mandiri dengan mengambil alih kewenangan tambahan sesuai Pasal 289 Konstitusi PNG. Tahap ini merupakan bentuk ekspresi konstitusional tertinggi sebelum Bougainville sah menjadi negara merdeka pada tanggal yang akan ditetapkan pada 2030.
Di akhir keterangannya, Toroama menegaskan komitmennya untuk tetap menjalin hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Papua Nugini. Ia juga menyerukan agar seluruh rakyat Bougainville tetap bersatu, sabar, dan teguh menjaga perdamaian yang telah dibangun bersama selama negosiasi berlangsung.
(dce)
Komentar (0)