Tantangan global saat ini telah melewati ambang batas normal, bergeser dari era keterbukaan yang berlandaskan aturan menuju era interdependensi. Kini, kita tidak lagi menghadapi krisis yang bergiliran. Melainkan, berbagai guncangan global secara simultan terus datang secara bersamaan, mulai dari perang dagang, blokade teknologi, gangguan rantai pasok dan eskalasi perang di Selat Hormuz.
Konflik yang terus membara di Timur Tengah secara langsung akan berdampak pada harga minyak global yang menyentuh angka hingga US$100 per barel. Skenario ini dipastikan membebani APBN dalam menanggulangi subsidi energi.
Berdasarkan postur fiskal subsidi tahun 2026, total subsidi dan kompensasi APBN ditetapkan sebesar Rp501,4 triliun atau setara dengan 2,87% dari produk domestik bruto (PDB). Rinciannya: kompensasi energi (Rp171,2 triliun), listrik (Rp104,6 triliun), LPG 3 kg (Rp80,3 triliun), pupuk (Rp46,9 triliun), subsidi bunga KUR (Rp36,5 triliun), BBM JBT (Rp25,1 triliun), subsidi pajak (Rp16,7 triliun) dan lainnya (Rp20 triliun). Jika dibandingkan dengan subsidi tahun 2025 sekitar Rp396,9 triliun, terdapat lonjakan yang cukup besar mencapai 26,3%.
Di tengah ketidakpastian inilah proyek Abadi Masela memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar gas alam. Proyek ini adalah aset strategis nasional yang menjadi instrumen geoekonomi dan geopolitik Indonesia dalam membentuk ketahanan energi, dan transformasi ekonomi nasional selama beberapa dekade ke depan.
Secara fundamental, Indonesia saat ini berada pada posisi yang rentan karena bertumpu pada salah satu jalur perdagangan global (chokepoint dependent). Penurunan produksi minyak dalam negeri selama dua dekade terakhir membuat neraca energi nasional mudah terguncang.
Oleh karena itu, Blok Masela dengan proyeksi kapasitas produksi 1.750 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dan 9,5 juta ton gas cair alam (LNG) per tahun. Alokasi gas domestik sebesar 150 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau sekitar 60%, diharapkan dapat memperkuat pasokan energi domestik dan mengurangi ketergantungannya terhadap pasokan global.
Namun, mengelola energi hari ini tidak bisa dilepaskan dari situasi geopolitik global. Aliran modal asing ke Indonesia sangat dipengaruhi oleh pergeseran lanskap politik dunia yang kian terfragmentasi.
Posisi diplomasi Indonesia yang bersifat bebas aktif pada kenyataannya sering dipandang memiliki keberpihakan pada banyak sisi (multi align). Akibatnya, investor asing bersikap ekstra hati-hati dalam menjalin kerja sama strategis.
Perjanjian ekspor pasokan LNG dari Masela sebesar 40% untuk pasar Jepang dan pasar Asia termasuk Korea Selatan harus di orkestrasi sebagai daya tawar yang tidak hanya bernilai komersial. Melainkan, untuk mengunci komitmen keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, mengingat letak Masela berada di perbatasan yang strategis dekat dengan Australia.
Di sisi lain, narasi besar geopolitik dan geoekonomi dunia tidak boleh mengaburkan kenyataan di lapangan. Masela yang terletak di wilayah provinsi Maluku tidak hanya menyimpan harapan besar terhadap kekayaan alam ini. Namun, juga adanya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia terhadap masyarakat lokal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Maluku pada kuartal I-2026 tumbuh sebesar 5,16% dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha juga masih didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan, dimana sumber daya manusia ini tidak membutuhkan keahlian khusus seperti di sektor energi.
Dengan adanya Masela, diharapkan peningkatan perekonomian dan sumber daya manusia Maluku dapat meningkat. Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah harus mendukung penuh pembangunan ekosistem pendukung. Misalnya, pengembangan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat lokal, serta pemenuhan ketahanan pangan daerah sebagai integrasi rantai pasok eksplorasi Blok Masela.
Urusan geopolitik, investasi dan dinamika sosial di provinsi maluku tidak bisa berjalan dengan pola business as usual (BAU). Tata kelola yang baik dan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah harus dilibatkan untuk meminimalisir resiko.
Pembentukan sebuah komite pengarah Masela yang terdiri dari perwakilan pemerintah pusat dan daerah, industri, akademisi, serta masyarakat sipil perlu dilakukan untuk memastikan pengawasan dan koordinasi lebih efektif dan independen.
Pada akhirnya, eksekusi Blok Masela akan menjadi tolak ukur pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan nasional dalam menghadapi tekanan ekonomi global.
Komentar (0)