jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (31/7) tentang MBG tak menggunakan anggaran pendidikan, PGRI mengaitkan dengan PPPK dan P3K paruh waktu, hingga ada dua solusi soal gaji PPPK. Simak selengkapnya!
1. Merespons Putusan MK soal MBG, PGRI Mengaitkan dengan PPPK & P3K Paruh Waktu
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Anggaran Gaji Aman, Efisiensi MBG Bisa Menggaji PPPK Paruh Waktu, Jutaan Rupiah Langsung Masuk Rekening
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), dikaitkan dengan kesejahteraan PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Ketua PGRI Jateng Muhdi menyatakan mendukung putusan MK bahwa anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan di APBN.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru, Gaji Ke-13 PPPK Paruh Waktu Sudah Cair, Saatnya Negara Mewujudkan Jadi PNS
"Putusan ini merupakan tonggak penting dalam menjaga kemurnian amanat konstitusi," kata Muhdi saat dikonfirmasi di Semarang, Kamis (30/7).
Baca Selengkapnya di Bawah:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Beban Fiskal Terlalu Berat, Daerah Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Nasib Honorer Belum Diangkat Bagaimana?
Merespons Putusan MK soal MBG, PGRI Mengaitkan dengan PPPK & P3K Paruh Waktu
2. Gaji PPPK Paruh Waktu & Guru Honorer Sulit Dibayar Jika Anggaran MBG Tidak Dipisah
Gaji PPPK paruh waktu dan guru honorer sulit dibayarkan secara layak oleh pemerintah daerah (pemda) jika dana MBG atau makan bergizi gratis tidak dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Menurut Koordinator Nasional (Kornas) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim, dana MBG harus secepatnya dipisahkan dari anggaran pendidikan di APBN 2027.
Ini untuk menyelamatkan nasib guru honorer dan PPPK paruh waktu.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Gaji PPPK Paruh Waktu & Guru Honorer Sulit Dibayar Jika Anggaran MBG Tidak Dipisah
3. Di Komisi II DPR, Mendagri Tegaskan Gaji PPPK Tidak Ditanggung APBN, Solusi 2 Skema
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa gaji PPPK di instansi pemerintah daerah tidak ditanggung APBN.
Namun, pemerintah menyiapkan dua skema sebagai solusi bagi pemda yang mengalami kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pertama, terhadap daerah yang mengalami kesulitan fiskal dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat belum terbayarkan seluruhnya, pemerintah akan menyalurkan DBH kurang bayar.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Di Komisi II DPR, Mendagri Tegaskan Gaji PPPK Tidak Ditanggung APBN, Solusi 2 Skema
4. MK Putuskan MBG Tak Gunakan Anggaran Pendidikan, Kepala BGN: Kami Laksanakan Putusan Negara
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026.
Menurut dia, putusan tersebut memang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam menyusun anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono menyebutkan, BGN hanyalah lembaga negara yang bertugas melaksanakan program pemerintah, bukan menentukan besaran anggaran.
Baca Selengkapnya di Bawah:
MK Putuskan MBG Tak Gunakan Anggaran Pendidikan, Kepala BGN: Kami Laksanakan Putusan Negara
5. Bupati Ini Niat Banget Ingin Menyuap Pegawai KPK Demi Mengamankan Kasusnya, Begini Ceritanya
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro niat banget ingin menyuap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang menyelidiki kasusnya.
KPK menduga Anom Widiyantoro sampai memeras anak buahnya di Pemkab Pemalang, termasuk pihak swasta di wilayah itu hingga terkumpul uang Rp 1,98 miliar. Konon uang itu diduga bakal digunakan Anom untuk mengurus penyelesaian perkaranya yang sedang ditangani lembaga antirasuah.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Bupati Ini Niat Banget Ingin Menyuap Pegawai KPK Demi Mengamankan Kasusnya, Begini Ceritanya
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Aturan Baru Potong Gaji Muncul, PPPK Paruh Waktu Galau Massal, Sangat Menyedihkan
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
Komentar (0)