Wali Kota Makassar Sambut Supervisi KPK, Tekankan Pengadaan Proyek Bebas Konflik Kepentingan

HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya menjaga transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pada seluruh proyek strategis Pemerintah Kota Makassar. Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Proyek Strategis bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balai Kota Makassar, Jumat (31/7/2026).

Dalam forum tersebut, Munafri meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperhatikan rekam jejak penyedia jasa serta memastikan tidak ada potensi konflik kepentingan yang dapat menghambat pelaksanaan proyek.

“Jangan sampai terindikasi di dalamnya ada para penyedia atau pemenang tender yang mendapatkan red flag atau ada catatan dari KPK. Yang kedua, jangan sampai ada oknum-oknum yang punya hubungan-hubungan lain secara internal dengan para penyedia dan atau pihak ketiga,” tegasnya.

Menurut Munafri, pengawasan sejak tahap pengadaan sangat penting agar proyek yang telah menggunakan anggaran pemerintah tidak mengalami kendala di tengah pelaksanaan.

Ia menegaskan Pemerintah Kota Makassar tidak menginginkan proyek strategis berakhir dengan keterlambatan, tidak selesai, atau bahkan mangkrak. Oleh karena itu, seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan KPK harus ditindaklanjuti secara serius oleh perangkat daerah terkait.

Supervisi yang dilakukan KPK juga mencakup evaluasi terhadap sejumlah proyek strategis Pemerintah Kota Makassar, di antaranya pembangunan Stadion Untia, Makassar Government Center (MGC) Tahap II, pembangunan Kantor Dinas Pendidikan, lanjutan pembangunan Puskesmas Ujung Pandang Baru, pengadaan seragam sekolah gratis SD dan SMP, pembangunan PAUD Negeri Tamalanrea, serta revitalisasi Lapangan Karebosi.

Di akhir pertemuan, Munafri menyampaikan apresiasi kepada jajaran KPK yang terus memberikan monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan proyek strategis Pemerintah Kota Makassar sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan. (*/)