Komisi A DPRD DIY menemukan potensi longsor di sekitar jembatan Jalan Sembungan, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, setelah struktur penopang jembatan mengalami keretakan dan kondisi tanah di bantaran sungai bergeser. Kondisi tersebut dinilai berisiko mengancam keselamatan warga karena jalur tersebut memiliki arus lalu lintas yang cukup padat.
Temuan itu didapat saat Komisi A DPRD DIY melakukan monitoring risiko bencana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul dan tokoh masyarakat pada Kamis (30/7/). DPRD DIY meminta penanganan mitigasi dilakukan segera untuk mencegah kerusakan lebih parah dan potensi korban jiwa.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan kondisi struktur penopang dan tanah di kawasan bantaran sungai tersebut tergolong labil. Saat ini, tebing sungai disebut hanya bertahan dengan perakaran pohon bambu.
"Kondisi struktur penopang dan tanah di kawasan bantaran sungai tersebut tergolong sangat labil dan sudah bergeser, tebing sungai hanya ditopang oleh perakaran pohon bambu. Kita catat ada potensi bahaya dan padatnya arus lalu lintas di jalur tersebut," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY, Kamis (30/7/).
Menurut Eko, penanganan jangka pendek diperlukan untuk mengurangi risiko bencana di lokasi tersebut. DPRD DIY akan membahas langkah teknis bersama pihak terkait dalam rapat kerja yang dijadwalkan pada Senin pekan depan.
"Hari ini teman-teman Komisi A ditemani BPBD Kabupaten Bantul bersama tokoh-tokoh masyarakat melihat ada potensi bencana longsor di sepanjang sungai ini. Arus lalu lintasnya juga cukup padat, sehingga keselamatan pengguna jalan maupun keselamatan warga harus dikedepankan. Harapan saya Pak Bupati Bantul harus cekat-ceket menyelesaikan ini untuk memastikan keselamatan warga sekitar," kata Eko Suwanto.
Selain persoalan infrastruktur rawan bencana, Komisi A DPRD DIY juga menyoroti dampak musim kemarau yang menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kekeringan. Wilayah terdampak berada di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Sleman.
Eko mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung mitigasi bencana kekeringan, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
"Kita sudah menerima laporan dampak bencana musim kemarau. Mitigasi dampak bencana diperlukan agar masyarakat tetap tercukupi kebutuhan air bersih. Tentu pemda harus tangani dengan gerak cepat sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Anggaran harus memadai untuk mendukung mitigasi bencana kekeringan," kata Eko Suwanto.
Komisi A DPRD DIY mendorong adanya pola penanganan bencana yang lebih komprehensif, termasuk pengelolaan kawasan sungai untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Salah satu konsep yang akan dibahas adalah pembentukan program “Sungai Aman Bencana”.
Konsep tersebut nantinya akan dirumuskan bersama Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) sebagai upaya memperkuat mitigasi kawasan sungai, melengkapi program yang sudah berjalan seperti Desa Tangguh Bencana, Kelurahan Tangguh Bencana, dan Satuan Pendidikan Aman Bencana.
"Ada kebutuhan gerak cepat penanganan jangka pendek, sekaligus perlu juga regulasi dan konsep baru penanganan sungai secara komprehensif. Senin depan kita koordinasi, merumuskan bersama BBWSO apa yang disebut dengan Sungai Aman Bencana,” tegasnya
Eko berharap konsep mitigasi berbasis sungai tersebut dapat menjadi langkah baru dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana di DIY.
"Kita sudah punya Desa Tangguh Bencana, Kelurahan Tangguh Bencana, punya Satuan Pendidikan Aman Bencana, ke depan saya mohon dukungan masyarakat untuk kita lahirkan Sungai Aman Bencana," tutupnya.
Komentar (0)