Kawasan yang akan dikelola Perumda Dharma Jaya itu dirancang untuk mengintegrasikan sektor peternakan, perikanan, dan pertanian dalam satu ekosistem.
IDXChannel—Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan kawasan peternakan terintegrasi di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk memperkuat ketahanan pangan ibu kota.
Kawasan yang akan dikelola Perumda Dharma Jaya itu dirancang untuk mengintegrasikan sektor peternakan, perikanan, dan pertanian dalam satu ekosistem.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pengembangan kawasan tersebut merupakan salah satu langkah strategis Pemprov DKI dalam menjaga pasokan pangan Jakarta, selain melalui program contract farming dan urban farming.
"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Banten atas koordinasi dan kerja sama yang baik untuk mengembangkan kawasan ini sebagai pusat ketahanan pangan. Di sini akan dikembangkan peternakan sapi, ayam, perikanan, hingga pertanian, seperti jagung, padi, dan komoditas lainnya," ujar Pramono saat meninjau Pusat Olah Organik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta di Ciangir, Banten, Jumat (31/7/2026).
Kawasan Ciangir merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta dengan luas hampir 100 hektare. Sebagian lahan dimanfaatkan DLH untuk pengolahan sampah organik dan budidaya maggot, sementara sekitar 20 hektare disiapkan Perumda Dharma Jaya untuk pengembangan pertanian dan peternakan terintegrasi.
Pramono menegaskan kawasan tersebut tidak akan digunakan sebagai lokasi pembuangan sampah maupun alternatif Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Menurut dia, fungsi utama kawasan itu adalah mendukung ketahanan pangan Jakarta.
"Yang akan dibawa ke sini nantinya adalah pupuk hasil pengolahan TPS 3R di Jakarta, salah satunya dari Menteng Atas. Penanganan persoalan sampah tetap dilakukan secara menyeluruh. Tempat ini bukan untuk sampah, melainkan untuk memperkuat ketahanan pangan," tegasnya.
Berdasarkan rencana pengembangan, lahan seluas 20 hektare yang telah memperoleh Persetujuan Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) pada 23 Juni 2026 akan dibagi menjadi dua zona.
Sebanyak 17 hektare akan digunakan untuk kawasan peternakan yang diproyeksikan mampu menampung sekitar 5.000 ekor sapi. Kawasan itu akan dilengkapi kantor operasional, gudang pakan, kandang karantina, kandang penggemukan, jembatan timbang, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Sementara tiga hektare sisanya akan difungsikan sebagai area penghijauan. Pemprov menargetkan pekerjaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dapat mulai dikerjakan paling lambat awal September 2026.
Selain peternakan sapi, kawasan tersebut dirancang menjadi pusat peternakan modern yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Fasilitas yang disiapkan mencakup penyediaan pakan, rumah potong hewan, cold storage, hingga fasilitas pengolahan daging dalam satu kawasan untuk menciptakan rantai pasok yang lebih efisien.
Pramono juga meminta pengembangan kawasan tersebut melibatkan masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan kemitraan usaha.
"Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas LH, Kepala Dinas KPKP, dan Direktur Utama Dharma Jaya agar semaksimal mungkin memberdayakan warga lokal," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik pengembangan kawasan ketahanan pangan milik Pemprov DKI Jakarta di wilayahnya. Menurut dia, kerja sama antara Jakarta dan Banten memiliki hubungan yang saling membutuhkan.
"Jakarta membutuhkan Banten, begitu pula Banten membutuhkan Jakarta. Banyak warga Banten yang bekerja di Jakarta, sementara banyak warga Jakarta yang tinggal di Banten. Alhamdulillah, kami selalu dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara formal maupun informal," katanya.
Andra menilai pengembangan kawasan tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar maupun kedua daerah.
"Kami sangat berterima kasih karena memilih lokasi di Provinsi Banten. Kami yakin niat baik yang direncanakan Pak Gubernur akan memberikan manfaat bagi warga Banten, masyarakat sekitar, dan tentunya bagi Indonesia," tutupnya.
(Nadya Kurnia)
Komentar (0)