Pasuruan (beritajatim.com) – Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan. Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas keresahan masyarakat setelah munculnya kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa sekitar 15 hingga 16 anak di wilayah setempat.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, fasilitas dapur SPPG Sumbergedang, Pandaan, saat ini dipastikan belum beroperasi karena masih menunggu surat rekomendasi resmi dari Kantor Cabang Badan Gizi Nasional (BGN) Pasuruan. Di samping itu, Komisi IV juga menyoroti masalah pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sempat meluber sebelum akhirnya dibuatkan sumur resapan baru oleh pihak pengelola.
“Prinsipnya hari ini SPPG Pandaan masih belum beroperasi menunggu rekomendasi dari Kantor Cabang BGN Pasuruan, dan dari hasil sidak kami menemukan kapasitasnya sudah overload mencapai 3.800 porsi. Sesuai aturan maksimal itu 2.500 porsi kalau chef-nya belum bersertifikat dan 3.000 porsi jika bersertifikat, sedangkan pada faktanya koki di sini masih belum memiliki sertifikat tersebut,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Andre Wahyudi.
Sorotan terhadap kelebihan muatan produksi dan kualifikasi tenaga masak ini menjadi perhatian serius para wakil rakyat demi menjamin keselamatan konsumsi anak-anak sekolah. Evaluasi menyeluruh mendesak dilakukan agar standar pelayanan gizi di Kabupaten Pasuruan tidak mengabaikan prosedur kesehatan yang berlaku.
Dewan meminta agar seluruh pengelola SPPG menjadikan kasus keracunan ini sebagai pelajaran berharga dalam menjaga higienitas serta kualitas menu makanan yang disajikan. Proses teknis terkait kapasitas pengolahan air limbah sebesar 9 meter kubik juga akan terus dipantau secara ketat oleh dinas terkait.
“Saya berharap apa yang disampaikan Pak Ketua tadi menjadi contoh dan pelajaran agar kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi di Kabupaten Pasuruan. Tadi kita melihat di sana sudah dibuatkan resapan baru yang dulu sempat meluber, dan alhamdulillah sekarang limbahnya sudah masuk ke dalam serta tidak meluber lagi,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Najib Setiawan.
Saat ini seluruh pihak masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan dari Dinas Kesehatan Pasuruan dan laboratorium di Surabaya untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Kepala BGN Pasuruan yang baru juga disebut tengah memperketat pengawasan, menata tata kelola distribusi, hingga menindak tegas dapur produksi yang tidak memenuhi standar.
Melalui sidak ini, Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan berharap adanya perbaikan manajemen secara menyeluruh agar orang tua tidak merasa khawatir saat anak-anak mereka menerima bantuan makanan di sekolah. Kepatuhan terhadap kapasitas ideal serta kepemilikan sertifikasi bagi juru masak menjadi syarat mutlak demi mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. (ada/kun)
Komentar (0)