Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Australia memperkuat kerja sama sektor kehutanan, khususnya dalam legalitas kayu, perdagangan hasil hutan berkelanjutan dan pengelolaan hutan lestari.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral kedua negara di sela 30th APEC Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade (EGILAT) Meeting di Shenzhen, China, awal pekan ini.
“Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama untuk memastikan perdagangan hasil hutan berlangsung secara legal, berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kedua negara,” kata Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Krisdianto dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.
Krisdianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama untuk memastikan perdagangan hasil hutan berlangsung secara legal, berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kedua negara.
Menurut dia, penguatan kemitraan juga akan semakin memperkuat tata kelola kehutanan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap produk hasil hutan yang diperdagangkan.
“Kerja sama yang semakin erat juga memperkuat tata kelola kehutanan serta kepercayaan terhadap produk hasil hutan yang diperdagangkan,” ujarnya.
Kesepahaman kedua belah pihak tersebut ia sebut selaras dengan arahan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, agar penguatan kerja sama internasional di bidang kehutanan harus diarahkan untuk memperkuat tata kelola hutan yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
Baca juga: Kemenhut perkuat resor wilayah tingkatkan pengelolaan kawasan tapak
Baca juga: Kemenhut: RKTN perluas cara pandang terhadap nilai ekonomi hutan
Melalui kemitraan dengan berbagai negara, termasuk Australia, Indonesia terus mendorong peningkatan standar legalitas dan ketertelusuran hasil hutan, perluasan akses pasar produk kehutanan yang berkelanjutan, serta pengembangan kolaborasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung upaya pelestarian hutan.
Dalam pertemuan EGILAT Meeting, kedua pihak juga membahas perkembangan implementasi Cooperation Arrangement on Forestry yang menjadi landasan penguatan kemitraan kehutanan Indonesia-Australia, termasuk melalui Australia-Indonesia Working Group on Forestry.
Kedua negara juga membahas peluang perluasan kerja sama pada pengelolaan hutan lestari, perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dalam berbagai forum internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia turut memperkenalkan pengembangan World Mangrove Center (WMC) sebagai platform global untuk penelitian, pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan kolaborasi internasional dalam konservasi serta pengelolaan mangrove berkelanjutan.
Indonesia juga membuka peluang bagi Australia untuk berpartisipasi melalui penelitian bersama, pertukaran pengetahuan, inovasi ilmiah dan penguatan kapasitas dalam pengelolaan ekosistem pesisir.
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua negara, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan pengelolaan hutan lestari dan perdagangan hasil hutan legal di kawasan Asia-Pasifik,” kata Krisdianto.
Baca juga: Industri kehutanan siap kontribusi pengelolaan mangrove berkelanjutan
Baca juga: Kemenhut: Penegakan hukum perkuat perlindungan kawasan hutan
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral kedua negara di sela 30th APEC Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade (EGILAT) Meeting di Shenzhen, China, awal pekan ini.
“Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama untuk memastikan perdagangan hasil hutan berlangsung secara legal, berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kedua negara,” kata Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Krisdianto dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.
Krisdianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama untuk memastikan perdagangan hasil hutan berlangsung secara legal, berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kedua negara.
Menurut dia, penguatan kemitraan juga akan semakin memperkuat tata kelola kehutanan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap produk hasil hutan yang diperdagangkan.
“Kerja sama yang semakin erat juga memperkuat tata kelola kehutanan serta kepercayaan terhadap produk hasil hutan yang diperdagangkan,” ujarnya.
Kesepahaman kedua belah pihak tersebut ia sebut selaras dengan arahan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, agar penguatan kerja sama internasional di bidang kehutanan harus diarahkan untuk memperkuat tata kelola hutan yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
Baca juga: Kemenhut perkuat resor wilayah tingkatkan pengelolaan kawasan tapak
Baca juga: Kemenhut: RKTN perluas cara pandang terhadap nilai ekonomi hutan
Melalui kemitraan dengan berbagai negara, termasuk Australia, Indonesia terus mendorong peningkatan standar legalitas dan ketertelusuran hasil hutan, perluasan akses pasar produk kehutanan yang berkelanjutan, serta pengembangan kolaborasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung upaya pelestarian hutan.
Dalam pertemuan EGILAT Meeting, kedua pihak juga membahas perkembangan implementasi Cooperation Arrangement on Forestry yang menjadi landasan penguatan kemitraan kehutanan Indonesia-Australia, termasuk melalui Australia-Indonesia Working Group on Forestry.
Kedua negara juga membahas peluang perluasan kerja sama pada pengelolaan hutan lestari, perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dalam berbagai forum internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia turut memperkenalkan pengembangan World Mangrove Center (WMC) sebagai platform global untuk penelitian, pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan kolaborasi internasional dalam konservasi serta pengelolaan mangrove berkelanjutan.
Indonesia juga membuka peluang bagi Australia untuk berpartisipasi melalui penelitian bersama, pertukaran pengetahuan, inovasi ilmiah dan penguatan kapasitas dalam pengelolaan ekosistem pesisir.
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua negara, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan pengelolaan hutan lestari dan perdagangan hasil hutan legal di kawasan Asia-Pasifik,” kata Krisdianto.
Baca juga: Industri kehutanan siap kontribusi pengelolaan mangrove berkelanjutan
Baca juga: Kemenhut: Penegakan hukum perkuat perlindungan kawasan hutan
Komentar (0)