REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kemitraan Indonesia dan Norwegia dinilai telah membangun model baru diplomasi iklim berbasis kinerja melalui mekanisme Results-Based Payment (RBP). Skema tersebut menerapkan pembayaran berdasarkan capaian nyata penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang telah diverifikasi secara independen.
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati mengatakan, model kerja sama tersebut menghadirkan hubungan yang lebih setara, transparan, dan berorientasi pada hasil. Menurut dia, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama internasional di bidang iklim tidak lagi diposisikan sebagai bantuan pembangunan, melainkan sebagai kemitraan yang didasarkan pada capaian yang terukur.
Baca Juga
Krisis Iklim Capai Level Darurat Nasional di Berbagai Negara
Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem: Saatnya Lebih Peduli pada Lingkungan
Suhu Malam Makin Panas, Perubahan Iklim Rampas Waktu Tidur Masyarakat Dunia
“Pembayaran dilakukan berdasarkan capaian nyata pengurangan emisi yang telah diverifikasi, bukan sebagai bantuan pembangunan,” kata Haruni saat peluncuran dan bedah buku Diplomasi Bumi: Cerita di Balik Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (30/7).
Haruni menjelaskan, kemitraan kedua negara bermula dari penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada Mei 2010 yang membuka peluang kontribusi berbasis hasil hingga 1 miliar dolar AS sesuai capaian pengurangan emisi Indonesia dari sektor kehutanan. Setelah melalui berbagai tantangan implementasi, kedua negara sepakat mengakhiri LoI pada September 2021 dan membangun kerangka kerja sama baru melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada September 2022.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut Haruni, berakhirnya LoI menjadi momentum untuk membangun kemitraan yang lebih matang. Skema baru tersebut mengedepankan prinsip saling menghormati, saling percaya, serta pembayaran berdasarkan hasil penurunan emisi yang telah diverifikasi secara independen.
Melalui mekanisme tersebut, Indonesia telah menerima pembayaran berbasis kinerja senilai sekitar 216 juta dolar AS. Dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mendukung perlindungan hutan, rehabilitasi ekosistem, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penguatan perhutanan sosial, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Project Director FOLU Norway Contribution Phase 1 Agus Justianto mengatakan, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 menjadi salah satu strategi nasional paling ambisius di sektor kehutanan. Program tersebut menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap emisi lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan pada 2030 melalui pengurangan deforestasi, restorasi gambut dan mangrove, rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, serta konservasi keanekaragaman hayati.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz mengatakan, keberhasilan menekan laju deforestasi dan memperbaiki tata kelola hutan telah memperkuat kepercayaan internasional terhadap komitmen Indonesia dalam memenuhi target Persetujuan Paris. Menurut dia, pengalaman kemitraan Indonesia dan Norwegia dapat menjadi referensi bagi negara-negara tropis lain dalam membangun kerja sama internasional yang setara, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata.
Komentar (0)