Ringkasan Berita
Embarkasi Haji Bandara Dhoho Kediri diproyeksikan mulai melayani keberangkatan jemaah wilayah Mataraman pada musim haji 2027.
Pemerintah mempertimbangkan penggunaan hotel-hotel di Kediri sebagai lokasi transit jemaah, meniru konsep embarkasi di Yogyakarta.
Komisi VIII DPR RI berharap biaya haji 2027 tetap terjangkau dan meminta perlindungan hak jemaah, khususnya lansia dan jemaah sakit, diperkuat.
Pelaksanaan Embarkasi Dhoho masih menunggu regulasi dan keputusan resmi pemerintah pusat serta petunjuk teknis operasional.
Kediri (beritajatim.com) – Embarkasi Haji Bandara Dhoho Kediri diproyeksikan mulai beroperasi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Rencana tersebut diharapkan dapat memangkas jarak tempuh jemaah asal wilayah Mataraman sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan haji.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI KH. An’im Falachuddin Mahrus atau Gus An’im saat Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2027 melalui kemitraan Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Komisi VIII DPR RI di Pondok Pesantren Sumbersari, Kecamatan Kencong, Kabupaten Kediri, Kamis (30/7/2026).
“Yang jelas yang mendapat kabar gembira untuk 2027 direncanakan daerah Mataraman atau daerah sekitar Kabupaten Kediri akan diberangkatkan dengan embarkasi dari Dhoho Kediri. Itu suatu kabar gembira bagi kita khususnya untuk jamaah haji yang lebih dekat ke Dhoho,” katanya.
Menurut Gus An’im, selain kesiapan Bandara Dhoho, pemerintah juga tengah membahas fasilitas penunjang bagi calon jemaah haji. Saat ini terdapat dua opsi yang dipertimbangkan, yakni tetap menggunakan Asrama Haji Surabaya atau memanfaatkan hotel-hotel di Kediri sebagaimana konsep pelayanan embarkasi yang diterapkan di Yogyakarta.
Ia berharap opsi pemanfaatan hotel di Kota dan Kabupaten Kediri dapat dipilih karena dinilai memberikan kenyamanan bagi jemaah sekaligus berdampak positif terhadap sektor perhotelan.
“Di Yogyakarta memanfaatkan hotel-hotel yang ada di sekitar. Itu juga bisa. Nah, harapan kami opsi yang kedua, jemaah haji ditampung di hotel-hotel Kediri. Ini juga bisa meramaikan okupansi hotel-hotel di Kediri, itu yang kita harapkan,” ujarnya.
Selain membahas embarkasi, Gus An’im berharap biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 tidak mengalami kenaikan. Jika terdapat penyesuaian biaya, Komisi VIII DPR RI akan mendorong agar beban yang ditanggung jemaah tetap ringan melalui optimalisasi nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan hak jemaah, terutama saat pelaksanaan wukuf di Arafah. Menurutnya, jemaah lanjut usia maupun yang sedang sakit harus tetap mendapatkan kesempatan mengikuti safari wukuf agar dapat menyempurnakan rukun haji.
Gus An’im mengingatkan agar kebijakan membadalkan haji bagi jemaah uzur dilakukan secara sangat selektif dan hanya diterapkan pada kondisi yang benar-benar darurat.
“Kalau memang betul-betul darurat orangnya tidak memungkinkan untuk melakukan wukuf di Arafah dan rukun-rukun setelahnya itu mungkin baru dipusatkan. Tapi jangan terlalu mudah memvonis orang tidak bisa wukuf di Arafah kemudian dibatalkan. Itu yang kami harapkan untuk Kemenhaj hati-hati di dalam membadalkan haji,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kediri, Abdul Kholiq Nawawi, mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Kediri, pengelola Bandara Dhoho, dan Dhoho Investama telah melakukan studi tiru ke Embarkasi Yogyakarta.
Hasil studi tersebut akan disinergikan dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya sebagai bahan persiapan operasional embarkasi di Kediri.
“Kita masih menunggu regulasi dari Jakarta terkait ini dan nanti petunjuk dari Jawa Timur terkait masalah pelaksanaan teknis operasional pelaksanaan dari PPIH Embarkasi Dhoho. Karena itu semuanya masih merupakan rencana yang barangkali bisa kita terus kawal sehingga nanti bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaah haji, khususnya dari wilayah Mataraman,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Direktorat Bina Haji Jemaah Reguler Kementerian Haji dan Umrah RI, Ikhsan Kamaruzzaman, menjelaskan penyelenggaraan ibadah haji ke depan akan semakin ramah terhadap perempuan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
Ia mengungkapkan bahwa pada penyelenggaraan haji 2026 sebanyak 33 persen petugas haji merupakan perempuan. Ke depan, jumlah tersebut diharapkan meningkat mengingat sekitar 55 persen jemaah haji Indonesia merupakan perempuan.
“Ini merupakan bentuk daripada implementasi haji ramah perempuan, lansia, dan disabilitas. Harapannya semoga tahun ini angka tersebut bisa lebih banyak,” jelasnya.
Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah RI juga mendorong materi fikih perempuan (fikih nisa) dimasukkan dalam standar bimbingan manasik haji dengan melibatkan para Bu Nyai yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.
Apabila seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana dan regulasi telah diterbitkan pemerintah pusat, Embarkasi Haji Bandara Dhoho Kediri akan menjadi pintu keberangkatan jemaah haji wilayah Mataraman mulai musim haji 2027. [nm/but]
Komentar (0)