Ekonom: 30% Tekanan Rupiah Bersumber dari Luar Negeri

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai lebih banyak dipengaruhi faktor domestik ketimbang gejolak global. Kondisi tersebut tercermin dari kinerja rupiah yang masih menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan Asia.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, memperkirakan sekitar 60%-70% tekanan terhadap rupiah berasal dari faktor domestik. Sementara itu, faktor global hanya berkontribusi sekitar 30%-40%.

"Jadi kalau kita lihat pelemahan rupiah itu sendiri apakah hanya karena faktor global atau faktor domestik? Kalau menurut kami mungkin lebih banyak faktor domestik. Faktor global memang ada, tetapi yang tetap menjadi masalah adalah faktor domestik itu. Faktor global itu mungkin 30%-40%, sedangkan domestik mungkin 60%-70%," ujar Dipo dalam forum CORE Midyear Economic Review, Rabu (29/7/2026).

Menurut Dipo, dominasi faktor domestik terlihat dari pergerakan rupiah yang tertinggal dibandingkan mata uang negara-negara tetangga. Jika tekanan hanya berasal dari faktor global, seharusnya mata uang di kawasan Asia mengalami pelemahan dengan pola yang relatif serupa.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ringgit Malaysia, baht Thailand, hingga peso Filipina mulai menguat, sementara rupiah masih berada dalam tren pelemahan.

"Kenapa faktor domestik lebih besar? Karena kalau kita lihat trennya memang rupiah yang melemah paling dalam di Asia. Bahkan beberapa laporan menyebut rupiah masuk tiga mata uang dengan kinerja terburuk. Kalau penyebabnya murni faktor global, seharusnya trennya sama dengan negara-negara lain," jelasnya.

Meski demikian, Dipo mengakui faktor eksternal tetap memberi tekanan terhadap rupiah, terutama melalui kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed), yang memengaruhi arus modal global.

Selain itu, ia menilai persepsi pasar terhadap independensi Bank Indonesia (BI) juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan nilai tukar. Menurutnya, perubahan tata kelola setelah berlakunya revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memunculkan kekhawatiran sebagian pelaku pasar.

"Intinya lebih ke pemerintah itu mempunyai banyak peran, lebih bisa mengawasi, mengatur anggaran, dan berbagai macam. Ini yang dikhawatirkan oleh banyak pelaku pasar. Misalnya, muncul kekhawatiran adanya fiscal dominance, ketika kebijakan fiskal dinilai lebih dominan dibandingkan kebijakan moneter," ujar Dipo.