Ketua BPI Buka Suara soal Kritik Delegasi Film Indonesia ke Cannes

Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh berbagai kritik pedas terkait delegasi film Indonesia yang bertolak ke Cannes Film Festival 2026. Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI), Fauzan Zidni, akhirnya buka suara.

Dalam sebuah pertemuan tertutup di Bima Sena, Jakarta Selatan, Selasa (28/7), Fauzan menerangkan urgensi kehadiran sineas Indonesia di kancah global.

Fauzan mengakui adanya keriuhan di medsos, tetapi secara objektif, langkah yang diambil pemerintah saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

"Penting Indonesia ada di internasional. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan sekarang relatif sudah lebih baik. Terus membaik dari zaman Bang Fay (Hilmar Farid) juga, sudah ada kebijakan seperti Matching Fund. Sineas yang selama ini usaha sendiri kini diapresiasi. Kalau lo dapat dana dari luar negeri, funding internasional, akan di-matching oleh pemerintah," ujar Fauzan Zidni.

Bernada reflektif, Fauzan mengajak publik untuk menengok ke belakang, tepatnya belasan tahun silam ketika transparansi pengiriman delegasi masih sangat keruh.

Ia mengenang masa sulit saat industri film harus berhadapan dengan oknum yang memanfaatkan fasilitas negara untuk pribadi atau keluarga, bukan untuk kemajuan perfilman.

"Kami ingat belasan tahun lalu, ada rombongan 20 orang yang dikirim tapi itu rombongan EO dan keluarga oknum. Kami protes itu sampai demo di depan Sapta Pesona. Dulu yang difasilitasi oknum, filmmaker-nya malah nggak ada. Saya ingat tahun 2013 film kami 'What They Don't Talk About When They Talk About Love' masuk Sundance, itu nggak dapat dukungan apa-apa. Bayar sendiri semuanya," tegas Fauzan.

Salah satu poin kritik yang sering muncul adalah anggapan bahwa semua orang yang berangkat ke Cannes dibiayai penuh oleh negara. Fauzan menepis anggapan tersebut dan menjelaskan bahwa ada sistem seleksi dan kategori tertentu untuk bantuan fasilitas.

"Jangan di-frame seolah-olah siapa pun yang ke Cannes itu dibayarin semua. Enggak. Banyak yang berangkat bayar sendiri, seperti Bubu (Nazira C. Noer), atau Ebe (Yulia Evina Bhara). Sebagian bayar sendiri, sebagian memang ada programnya. Selama film lo terseleksi atau ada aktivasi di market, barulah akan difasilitasi kepergiannya, itu pun terbatas jumlahnya," ujar Fauzan.

Lebih lanjut, Fauzan menekankan dukungan pemerintah kini difokuskan pada hasil nyata. Kebijakan matching fund saat ini, meski secara teknis masih terbatas, merupakan kemajuan prestasi sineas yang berhasil menembus pasar internasional secara mandiri.

Urgensi kehadiran di Cannes, menurut Fauzan, bukan sekadar urusan karpet merah, melainkan investasi strategis di film market terbesar di dunia.

Di sanalah tempat bertemunya berbagai agency film dunia seperti KOFIC dari Korea, CNC dari Prancis, hingga perwakilan industri dari India dan Jepang.

"Kehadiran Indonesia itu penting. Dasarnya adalah UUD Pasal 32, di mana negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Bentuknya ya fasilitas seperti ini. Melalui pertemuan di market, kamk bisa membangun kerja sama. Hasil pertemuan kami dengan CNC Prancis kemarin misalnya, kita dapat expert untuk membantu membentuk kelembagaan BPI. Kalau nggak didatangi, kami nggak akan bertemu dan nggak akan ada kerja sama itu," ungkap Fauzan.

Menanggapi kritik delegasi atau film yang dianggap "itu-itu saja", Fauzan menjelaskan bahwa setiap festival memiliki "DNA" tersendiri. Sebuah film dipilih bukan karena kedekatan, melainkan kesesuaian genre dan kualitas dengan karakter festival masing-masing, seperti Busan, Bifan, atau Cannes.

Fauzan mencontohkan perjalanan pribadinya dan kesuksesan film Marlina yang dimulai dari project market hingga akhirnya bisa premiere di ajang internasional.

"Tolok ukur keberhasilan itu proses. Datang pertama ketemu partner, datang kedua masuk project market, datang ketiga filmnya premiere. Dampaknya sekarang ada 3 sampai 4 ongoing co-production yang terjadi setelah pertemuan di sana. Film dokumenter kita 'Omah' juga dapat funding. Bahkan ada film yang di-co-produksi Indonesia menang di Semaine de la Critique," paparnya.

Fauzan menyimpulkan, seluruh aktivitas di Cannes adalah bagian dari peta menuju tahun 2028, di mana Indonesia membidik posisi sebagai Guest of Honor di Cannes. Sebuah posisi prestisius yang membutuhkan partisipasi industri yang masif dan berkelanjutan.

"Kita punya aim buat Indonesia jadi Guest of Honor. Itu butuh program yang banyak dan partisipasi industri di luar yang lebih besar lagi. Nggak bisa ujug-ujug jadi Guest of Honor kalau partisipasi orang Indonesia ke market saja sedikit. This is a business, ini adalah pasar global yang harus kita kuasai," tutup Fauzan.