PPASDA: El Nino Menguat, Pemerintah Perlu Perkuat Mitigasi Kekeringan dan Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Menguatnya fenomena El Nino diperkirakan akan meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta musim kemarau ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia hingga beberapa bulan ke depan.

Kondisi tersebut dinilai memerlukan langkah mitigasi yang lebih terintegrasi agar dampaknya dapat diminimalkan.

BACA JUGA: BPBD Kalsel Tangani 299 Kasus Karhutla Hingga 27 Juli 2026

Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria & Sumber Daya Alam (PPASDA) Muhammad Irvan Mahmud Asia mengatakan pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan nasional dengan memperkuat sistem peringatan dini, koordinasi lintas sektor, serta langkah-langkah pencegahan.

"Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per Juli 2026 zona musim kemarau sudah mencapai 72,8 persen wilayah Indonesia. Bahkan masih menurut BMKG penguatan fenomena El Nino berpeluang mencapai kategori kuat hingga 98 persen. Kondisi ini akan meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla,” kata Irvan dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).

BACA JUGA: Hujan Buatan Jadi Andalan Kemenhut Jaga Lahan Gambut Sumsel dari Ancaman Karhutla

Menurut Irvan, sejumlah kejadian karhutla mulai terjadi. Salah satunya wilayah Kalimantan Selatan yang dampaknya bukan saja kerusakan lingkungan tetapi juga berpotensi meningkatkan Risiko gangguan Kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan pneumonia akibat penurunan kualitas udara.

Selain itu, dia mengingatkan musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hinggga Oktober berpotensi membuat curah hujan di berbagai wilayah Indonesia berada di bawah rata-rata klimatologis.

BACA JUGA: Cegah Karhutla Sejak Dini, Kemenhut Genjot Operasi Modifikasi Cuaca di Sumsel

Kondisi ini dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih rumah tangga maupun pasokan air irigasi persawahan.

"Kekeringan yang datang lebih awal ini membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Warga Dusun Kemesu, Desa Semugih, Kabupaten Gunungkidul misalnya mulai terdampak. Masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih,” ujarnya.

Irvan menambahkan sektor pertanian juga terdampak. Penurunan debit air di sungai, danau, maupun waduk dapat mengurangi pasokan air irigasi sehingga mengancam produktivitas pertanian.

“Kondisi tersebut mulai terlihat di sejumlah daerah. Di Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, misalnya, lahan persawahan di 14 desa dilaporkan terancam kekeringan. Sementara itu, sebagian petani di Desa Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, terpaksa melakukan panen lebih awal untuk mengurangi potensi kerugian akibat kekurangan air,” katanya.

Untuk itu, PPASDA mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antara BMKG, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, BNPB/BNPBD, TNI/Polri, serta seluruh pemangku kepentingan lain dalam mengantisipasi dampak El Nino.

Berbagai langkah prioritas yang bisa dilakukan adalah memperkuat sistem peringatan dini, mempercepat distribusi bantuan air bersih ke wilayah rawan kekeringan, menjaga tinggi muka air pada kawasan gambut, mengoptimalkan patroli terpadu pencegahan karhutla, serta menyiapkan bibit/benih dan pola tanam yang adaptif iklim.

“Mitigasi harus menjadi prioritas agar dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan akibat kekeringan maupun karhutla dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkas Irvan.(fri/jpnn)