MBG Dikebut di Daerah Tinggi Stunting, Ahli Gizi Digandeng, Riset Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk menjadikan daerah-daerah dengan angka stunting yang tinggi sebagai prioritas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebutkan, BGN akan mempercepat pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di daerah-daerah tinggi stunting.

"Kami, di rapat ini sudah dipaparkan Kemenkes, daerah-daerah mana yang memang memerlukan sentuhan butuh gizi segera, dimana angka stunting-nya tinggi. Maka kami akan memprioritaskan. Berdasarkan data ini, kita cek, dapur yang sudah dibangun, segera kami bisa dioperasionalkan," kata Sudaryono.

Baca juga: Program MBG Akan Dipercepat di Daerah Rawan Stunting, NTT hingga Papua Masuk Prioritas

Sudaryono mengeklaim, pemerintah telah mengantongi data mengenai daerah mana saja yang membutuhkan pendirian SPPG agar masyarakatnya dapat memperoleh MBG.

Sementara, jika sudah ada dapur MBG di daerah tersebut, pelaksanaan program MBG-nya akan dimaksimalkan.

"Jadi sudah ada merah-merah, ada Papua, NTT, termasuk daerah di pulau-pulau lain, Sumatera. Itu daerah-daerah yang sangat butuh sentuhan gizi langsung kepada masyarakat, kepada anak-anak kita," kata dia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, SPPG-SPPG di daerah tinggi stunting itu ditargetkan akan dibuka sebelum 5 Agustus 2026 mendatang.

Baca juga: Kepala BGN: Program MBG Akan Segera Dipercepat di Daerah-Daerah Stunting Tinggi

Pantau dampak MBG

Budi menyebutkan, Kementerian Kesehatan dan BGN juga akan bertemu dnegan ahli gizi untuk membahas pihak-pihak mana saja yang patut diprioritaskan menerima MBG.

"Targetnya ini kita mau refine. Sekolah mana yang mau dikasih, usia mana, SD-nya di mana, lokasinya di mana, fokusnya ke daerah stunting dan lain sebagainya. Ibu hamil, ibu hamil yang bagaimana, balitanya gimana," ucap dia.

Kemenkes juga berencana membuat riset untuk memantau dampak MBG terhadap pemenuhan gizi anak Indonesia, terutama mereka yang mengalami stunting.

Baca juga: Kemenkes Akan Bikin Riset, Cek Dampak MBG ke Pemenuhan Gizi

"Semua anak yang stunting, by NIK, by name, by address sudah ada. Kita tag dia dapat MBG apa enggak, kita akan bisa ikuti setiap bulan karena ditimbang di posyandu, benar-benar naik enggak?" kata Budi.

Ia menuturkan, apabila berat badan anak itu tidak naik, artinya anak itu terlalu banyak diberikan karbohidrat, padahal yang dibutuhkan adalah protein hewani.

Selain posyandu, pemantauan juga akan dilakukan di unit kesehatan sekolah (UKS) yang melaksanakan Cek Kesehatan Gratis (CKG) setiap tahunnya.

"Sekarang CKG setahun sekali ditimbang, saya lagi lobi ke beliau (Mendikdasmen Abdul Mu'ti), boleh enggak setahun dua kali, jadi bisa ada waktu cukup untuk kita feedback balik ke BGN," kata Budi.

Baca juga: Menkes: Kalau MBG Baik, Banyak Masalah Kesehatan Bisa Selesai

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Ia menyebutkan, dengan riset dan pengecekan rutin tersebut, pemerintah dapat memperbaiki kebijakan atau mengintervensi program MBG berbasis data.