BPH Migas Memastikan Penyaluran Solar Subsidi bagi Nelayan di Semarang dan Kendal Tepat Sasaran

Pantau - BPH Migas memastikan penyaluran solar subsidi bagi nelayan tepat sasaran melalui peninjauan bersama Ombudsman Republik Indonesia (RI) dan Pertamina Patra Niaga di Semarang dan Kendal, Jawa Tengah, untuk memastikan distribusi BBM subsidi diterima oleh nelayan yang berhak.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari evaluasi kualitas layanan penyaluran BBM subsidi, khususnya bagi sektor perikanan.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, "Untuk memastikan bahwasanya distribusi BBM solar tidak ada kendala dan didistribusikan kepada nelayan yang tepat, tidak diperjualbelikan lagi, dan tidak dikonsumsikan untuk non nelayan."

Hasil pemantauan menunjukkan mayoritas kapal yang beroperasi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tawang merupakan kapal nelayan berkapasitas di bawah 30 Gross Tonnage (GT).

Tercatat sekitar 1.082 kapal berada di kawasan TPI Tawang.

Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 kapal merupakan kapal berkapasitas 5 GT.

Kapal berkapasitas 5 GT menjadi kelompok utama pengguna solar subsidi.

Rata-rata terdapat 300 hingga 500 surat rekomendasi pengambilan BBM setiap hari.

Jumlah surat rekomendasi bergantung pada aktivitas masyarakat yang akan melaut.

Wahyudi mengungkapkan, "Satu hari rata-rata pengambilan BBM dengan surat rekomendasi 300-500 surat rekomendasi, tergantung kegiatan masyarakat yang akan melaut."

Wahyudi menilai tata kelola penyaluran solar subsidi di SPBU Nelayan TPI Tawang telah berjalan dengan baik.

Pertamina Patra Niaga mengatur pengiriman pasokan BBM lebih awal agar nelayan dapat memperoleh solar subsidi sesuai jam pelayanan.

Jam pelayanan SPBU Nelayan berlangsung pukul 09.00 hingga 17.00 WIB.

Anggota Komite BPH Migas Hasbi Anshory mengatakan pengawasan lapangan dilakukan untuk memastikan manfaat subsidi energi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.

BPH Migas juga mendorong peningkatan pelayanan di SPBU Nelayan agar proses penyaluran solar subsidi lebih tertib, lebih lancar, dan mendukung aktivitas nelayan saat melaut.

Hasbi mengatakan, "Kami juga memastikan pelayanan SPBU tidak lagi antre dan BBM subsidi ini tepat sasaran."

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menilai pelayanan penyaluran BBM bagi nelayan telah berjalan dengan baik.

Ombudsman berharap mekanisme antrean terus disempurnakan agar proses pengisian solar menjadi lebih tertib dan efisien.

Rahmadi mengatakan, “Jadi, kita upayakan ke depannya lebih mudah lagi untuk antreannya dan ada solusi dikasih nomor, mungkin. Sehingga, pada akhirnya memudahkan nelayan untuk bekerja yang harapannya hasilnya akan lebih banyak lagi untuk keluarga, untuk memajukan daerah.”