jpnn.com, SURAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima bersama Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menegaskan pentingnya digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) berbasis data kependudukan sebagai fondasi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Fasilitasi Jemput Bola Verifikasi Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri bermitra dengan Komisi II DPR RI di Surakarta, Senin-Selasa, 27-28 Juli 2026.
BACA JUGA: Perlinsos Digital Diperluas ke 42 Daerah, Lombok Masuk Tahap Uji Coba
Aria Bima mengatakan pemerintah pada 2026 mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp508,2 triliun.
Karena itu, menurutnya, setiap rupiah anggaran harus didukung oleh data kependudukan yang akurat agar bantuan diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
BACA JUGA: Pemkot Surabaya Siapkan Belasan Ribu Agen Pendamping untuk Sukseskan Perlinsos Digital
"Berbicara tentang ketepatan sasaran bantuan sosial pada hakikatnya adalah berbicara tentang mutu data kependudukan. Seluruh penyaluran bantuan bertumpu pada 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal setiap warga negara," kata Aria.
Ia menilai digitalisasi Perlinsos bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan upaya menghadirkan keadilan sosial melalui data yang valid.
BACA JUGA: Program Digitalisasi Perlinsos, Komdigi Pastikan Warga yang Berhak tak Terlewat Bantuan
Menurutnya, kesalahan eksklusi maupun inklusi masih menjadi tantangan besar dalam penyaluran bantuan sosial sehingga pemutakhiran data kependudukan harus terus dilakukan.
"Ketika sistem tidak mengenali warga yang berhak, maka kemiskinan yang tidak terbaca sistem tetap menjadi kemiskinan yang nyata," ujarnya.
Aria Bima menegaskan keberhasilan digitalisasi Perlinsos membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dukcapil, pendamping sosial, LPMK, Karang Taruna hingga masyarakat.
Ia juga memaparkan tujuh komitmen Komisi II DPR RI, mulai dari penguatan landasan hukum administrasi kependudukan, peningkatan layanan Dukcapil daerah, perlindungan data penduduk, hingga sinkronisasi kebijakan Kemendagri dan Kementerian Sosial agar hasil pemadanan data menjadi dasar penyaluran bantuan.
"Teknologi hanyalah alat. Yang menentukan tetap keberpihakan. Ketika identitas diakui secara setara dan data kependudukan akurat, maka bantuan sosial dapat benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan," tegas Aria.
Senada dengan itu, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menjelaskan Ditjen Dukcapil menghadirkan data kependudukan sebagai single source of truth dalam digitalisasi Perlinsos.
"Digitalisasi Perlinsos bukan sekadar mengubah proses manual menjadi digital, tetapi membangun tata kelola bantuan sosial yang lebih adil, akurat, dan berbasis data sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ujar Teguh.
Ia menjelaskan Dukcapil mendukung digitalisasi Perlinsos melalui tiga layanan utama, yakni Single Sign-On (SSO) menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), autentikasi Face Recognition (FR), serta pertukaran data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
Hingga Juli 2026, layanan Face Recognition telah digunakan sebanyak 5.648.851 kali, sedangkan akses SSO IKD mencapai 1.046.717 kali. Angka tersebut menunjukkan kesiapan infrastruktur digital Dukcapil dalam mendukung transformasi perlindungan sosial.
Teguh menambahkan, digitalisasi bansos merupakan bagian dari pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data, dan layanan digital pemerintahan sehingga kualitas penargetan bantuan semakin meningkat. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
Komentar (0)