Wilayah dengan prevalensi stunting tinggi seperti Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi prioritas penyelesaian.
IDXChannel - Pemerintah mempercepat pembangunan lebih dari 13 ribu titik dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dioperasikan secara bertahap. Wilayah dengan prevalensi stunting tinggi seperti Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi prioritas penyelesaian.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, dari sekitar 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah disiapkan, pemerintah membagi penyelesaiannya ke dalam dua tahap sesuai tingkat urgensi kebutuhan di masing-masing daerah.
"Kita membaginya menjadi dua. Untuk daerah tertinggal dengan angka stunting tinggi, seperti Papua Pegunungan dan NTT, penyelesaiannya ditargetkan selesai dalam satu bulan. Sementara sebagian besar titik lainnya yang berada di Sumatera dan Jawa membutuhkan waktu sekitar dua bulan," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (29/7/2026).
Zulhas berharap keputusan tersebut dapat memberikan kepastian kepada para pihak yang terlibat dalam pembangunan SPPG, sehingga tidak lagi muncul aksi protes terkait kelanjutan proyek.
"Jadi teman-teman yang bergerak di bidang ini nanti setelah membaca pengumuman diharapkan memahami, sehingga tidak perlu lagi melakukan aksi protes. Daerah yang sangat membutuhkan akan diselesaikan dalam satu bulan, sedangkan sisanya dalam dua bulan. Bentuk penyelesaiannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut," ujarnya.
Selain percepatan pembangunan SPPG, pemerintah juga akan menuntaskan proses pendataan penerima manfaat MBG dalam waktu satu bulan. Verifikasi akan dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat serta sekitar 27.000 SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan program.
Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden, seluruh masyarakat yang menjadi sasaran program berhak memperoleh layanan MBG, kecuali mereka yang secara sukarela memilih tidak menerima manfaat tersebut.
"Sesuai arahan Presiden, semua harus mendapatkan layanan MBG kecuali memang tidak menginginkannya. Kalau tidak diberikan, nanti pemerintah dianggap pilih kasih. Jadi semua mendapat hak yang sama, kecuali mereka yang menolak, misalnya sekolah-sekolah tertentu yang para siswanya sudah memiliki sarapan yang baik," ucapnya.
Zulhas optimistis berbagai persoalan yang masih menghambat pelaksanaan Program MBG dapat diselesaikan secara bertahap dalam waktu dekat.
"Kami optimistis dalam satu minggu, dua minggu, hingga satu bulan ke depan, sebagian besar persoalan MBG bisa diselesaikan. Bulan berikutnya, seluruh persoalan yang menjadi perhatian diharapkan dapat diselesaikan," ujar dia.
(NIA DEVIYANA)
Komentar (0)