JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mendukung rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengubah sistem akreditasi rumah sakit (RS) di Indonesia.
Menurut Politikus PKB itu, rencana Kemenkes untuk mengadopsi sistem administrasi yang diterapkan secara global itu layak didukung, jika berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan.
“Jika sistem baru akreditasi rumah sakit itu orientasinya bisa untuk meningkatkan pelayanan pasien, saya setuju,” ujar Zainul kepada Kompas.com, Rabu (29/7/2026).
Baca juga: Soal Kebijakan Akreditasi RS, Menkes: Seluruh Dunia Pakai Indikator Outcome
Zainul berpandangan, rencana tersebut menjadi kebijakan teknis di Kemenkes yang tidak memerlukan pembahasan di Komisi IX DPR RI untuk penerapannya.
Namun, dia memastikan bahwa Komisi IX DPR RI akan tetap meminta laporan hasil penerapannya, jika perubahan sistem akreditasi RS itu jadi direalisasikan oleh Kementerian Kesehatan.
“Menurut saya tidak perlu ya, Itu kebijakan teknis di kementerian. Yang penting orientasi dan output dari kebijakannya untuk perbaikan layanan kesehatan bagi masyarakat kita dukung. Nanti kita minta update hasilnya saja,” pungkas Zainul.
Baca juga: Jasad Sutrimo Dibawa 4 Orang ke RS, Penanggung Jawab Bernama Febrio Adiono
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa semua rumah sakit (RS) di seluruh dunia telah memakai indikator outcome untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan hasil nyata yang diterima pasien.
Oleh karena itu, Kemenkes akan mengubah sistem akreditasi rumah sakit yang tidak lagi sebatas evaluasi administrasi lima tahunan.
"Nomor satu, di seluruh dunia indikator mutu rumah sakit itu outcome. Jadi kita enggak reinvent the wheel, itu menyamakan supaya standar layanan rumah sakit kita sama dengan standar di dunia," kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Baca juga: Kisah Saryaman, Eks Kuli Bangunan RS Fatmawati yang Kini Kelola Warung di Kampung Adat Kuta
Menurut Budi, justru akan aneh apabila Indonesia masih menggunakan evaluasi administrasi untuk menilai akreditasi RS.
"Kalau di semua pakai outcome tapi kita makainya adalah ngisi administrasi ini kan jadi aneh sendiri ya," ucapnya.
Kemudian, kata Budi, penilaian untuk akreditasi dan klasifikasi RS diubah menyesuaikan hasil klinis dan kemampuan pelayanan.
"Itu nanti akan disesuaikan dengan kompetensi yang ada di rumah sakit itu masing-masing," jelas dia.
Baca juga: Menkes Rombak Sistem Akreditasi RS: Ukur dari Hasil Tindakan Medisnya
Sebagai informasi, dalam acara Seminar Nasional XIII dan Healthcare Expo XI yang diselenggarakan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) di Jakarta, Jumat lalu, Budi mengungkapkan rencana soal sistem penjaminan mutu yang bakal diubah.
Akreditasi rumah sakit nantinya tidak lagi sebatas evaluasi administrasi lima tahunan, tetapi diukur secara real-time berdasarkan angka kesembuhan dan keselamatan pasien (survival rate).
"Mutu rumah sakit tidak bisa hanya di atas kertas. Kita akan ukur dari hasil tindakan medisnya. Jika ada rumah sakit yang tingkat kegagalan operasinya tinggi, status akreditasinya bisa langsung kita turunkan di tengah jalan. Ini bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat," tegas Budi.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)