Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah menargetkan sejumlah langkah pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) rampung sebelum 5 Agustus 2026. Salah satunya adalah membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah dengan angka stunting yang tinggi.
Budi mengatakan Kementerian Kesehatan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan lebih dulu menyusun sasaran penerima dan standar menu MBG bersama para ahli gizi.
"Sebelum 5 Agustus Kementerian Kesehatan dan BGN akan duduk bersama dengan ahli-ahli gizi terkemuka Indonesia. Sudah ada daftarnya. Kita akan duduk menentukan dua hal. Nomor satu targetnya ini kita mau refine sekolah mana yang mau dikasih, usia mana, SD-nya di mana, lokasinya di mana, fokusnya di mana, dan lain sebagainya, termasuk ibu hamil yang bagaimana. Itu kita harapkan tanggal 5 Agustus sudah selesai," kata Budi di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (29/7).
Selain menetapkan sasaran penerima, pemerintah juga akan menyusun standar menu MBG.
"Semua ahli gizi memberikan masukan ke Kementerian Kesehatan dan BGN untuk menentukan target dan menentukan standarnya. Standarnya ini rame, mau kasih kacang, mau kasih susu, mau kasih apa, itu nanti masuk," ujarnya.
Budi optimistis Kepala BGN Sudaryono dapat mempercepat pembenahan program tersebut.
"Saya sangat yakin dengan Kepala BGN yang baru ini dia akan cepat, gercep, beresin itu dengan tegas. Berikan kesempatan kita untuk membenahi program yang menurut saya sangat penting buat kesehatan ini," katanya.
Ia mengungkapkan, langkah kedua yang disepakati adalah mempercepat operasional SPPG di wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
"Sebelum tanggal 5 segera SPPG-SPPG yang sudah siap itu dibuka langsung di daerah-daerah yang memang stuntingnya tinggi. Itu kesepakatan kita yang kedua," ucap Budi.
Menurutnya, pemerintah telah memetakan lokasi-lokasi prioritas hingga tingkat kabupaten dan kota.
"Kita sudah lihat daerah-daerah yang stunting, termasuk sampai lokasi-lokasinya sudah ada kabupaten, kotanya. Itu nanti akan segera diputuskan oleh Bapak Kepala BGN," jelasnya.
Langkah ketiga, lanjut Budi, adalah melakukan riset untuk mengukur dampak program terhadap perbaikan status gizi penerima manfaat.
"Kita membutuhkan outcome, hasil. Gizinya kan mesti membaik, mesti sehat. Kita sudah setuju dengan Kepala BGN, kita akan melakukan analisa atau melakukan riset outcome-nya," tuturnya.
Budi mengatakan pemerintah telah memiliki data anak stunting secara rinci sehingga perkembangannya dapat dipantau secara berkala.
"Semua anak yang stunting ada by name, by address, sudah ada. Kita tag dia dapat SPPG, kita akan bisa ikuti setiap bulan karena yang bersangkutan ditimbang di posyandu. Benar-benar naik nggak. Kalau nggak naik, kita akan tahu. Anak-anak itu kan butuhnya protein hewani," katanya.
Ia menambahkan, sebelum 5 Agustus pemerintah juga akan menetapkan mekanisme riset bersama perguruan tinggi dan lembaga terkait untuk mengevaluasi efektivitas program MBG.
"Sebelum tanggal lima kita akan segera memutuskan bagaimana kita melakukan riset dengan lembaga-lembaga atau universitas melihat hasil outcome-nya untuk seluruh penerima SPPG," pungkasnya.
Komentar (0)