Hadapi Tantangan Anggaran, Kemenhub Jajaki Skema Pembiayaan Kereta Bersama Inggris

Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berharap kerja sama perkeretaapian dengan Inggris tidak hanya menghadirkan peluang bisnis, tetapi juga dukungan pembiayaan guna mempercepat pembangunan jaringan kereta api di Indonesia.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengatakan selama satu dekade terakhir Indonesia telah membangun berbagai sistem transportasi rel modern, mulai dari MRT, LRT hingga kereta cepat. Namun, pengembangan sektor tersebut masih membutuhkan dukungan pendanaan dari berbagai sumber.

"Kami berharap Inggris dapat datang, tidak hanya berbisnis dengan kami, tetapi juga memberikan dukungan pembiayaan yang besar sehingga kami dapat mempercepat pembangunan perkeretaapian," kata Allan dalam UK-Indonesia Rail Partnership Forum di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.

Menurut Allan, selama ini pemerintah telah memanfaatkan berbagai skema pendanaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembiayaan syariah, hingga dukungan dari sejumlah negara mitra seperti Jepang, Tiongkok, dan Jerman. Karena itu, Inggris diharapkan dapat menjadi mitra baru yang turut berkontribusi dalam aspek pembiayaan pembangunan perkeretaapian nasional. Dorong Investasi Swasta Allan mengatakan hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia mengusulkan pembangunan jalur kereta api baru untuk meningkatkan konektivitas di wilayahnya. Namun, dalam setiap pembahasan, persoalan pembiayaan selalu menjadi tantangan utama.

"Pertanyaan utama yang selalu kami diskusikan adalah, dari mana kami mendapatkan dananya?" ujar Allan.

Ia berharap forum kerja sama Indonesia-Inggris tersebut tidak hanya membahas skema pembiayaan antarpemerintah (government-to-government/G2G), tetapi juga membuka peluang investasi dari sektor swasta, khususnya untuk proyek-proyek perkeretaapian logistik.

"Saya berharap yang dibahas bukan hanya skema pembiayaan G2G. Siapa tahu ada potensi investasi swasta di sektor perkeretaapian. Jika berbicara mengenai investasi swasta, mungkin kita dapat memulainya dari perkeretaapian logistik," katanya.

Menurut Allan, proyek angkutan logistik dinilai memiliki prospek yang lebih menarik bagi investor swasta. Sementara itu, pengembangan layanan kereta penumpang masih membutuhkan keterlibatan pemerintah dalam jumlah besar karena berorientasi pada pelayanan publik. Peluang Kolaborasi Masih Besar Allan mengatakan Indonesia saat ini mengoperasikan sekitar 6.927 kilometer jalur kereta api, terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, terdapat lebih dari 2.200 kilometer jalur nonaktif yang masih berpotensi diaktifkan kembali untuk mendukung perluasan jaringan nasional.

Ia menilai besarnya kebutuhan pengembangan jaringan perkeretaapian membuka ruang kolaborasi yang luas dengan berbagai mitra internasional, termasuk Inggris.

Sementara itu, Komisioner Perdagangan Inggris untuk Asia Pasifik Martin Kent mengatakan Inggris berkomitmen membangun kemitraan jangka panjang dengan Indonesia di sektor transportasi dan infrastruktur, bukan hanya terlibat dalam proyek-proyek tertentu.

"Yang penting bagi kami adalah ambisi Inggris bukan sekadar berpartisipasi dalam proyek-proyek individual, tetapi membangun kemitraan jangka panjang dengan Indonesia, bekerja bersama pemerintah, industri, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung ambisi transportasi dan infrastruktur Indonesia pada tahun-tahun mendatang," ujar Martin.

Martin menambahkan Indonesia memiliki rencana ambisius untuk meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi emisi, dan menciptakan kota yang lebih layak huni melalui investasi di sektor perkeretaapian dan transportasi perkotaan. 

Menurutnya, pengembangan MRT, LRT, serta proyek di kota-kota seperti Bandung dan Surabaya menunjukkan visi jangka panjang Indonesia dalam membangun mobilitas yang berkelanjutan.

Baca juga:  RI-Inggris Perkuat Kerja Sama Perkeretaapian Lewat Rail Partnership Forum 2026