JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah langkah pembenahan mulai dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, eks Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono.
Pada masa-masa pertama kepemimpinannya, ia telah menutup 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi persyaratan, memberhentikan ratusan pegawai yang dinilai tidak kompeten, hingga melarang penggunaan bahan pangan bersubsidi seperti Minyakita dan elpiji 3 kilogram dalam operasional SPPG.
Ia juga mengancam pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang terlibat judi online.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa BGN mulai membenahi tata kelola internal Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, apakah pembenahan itu cukup untuk memastikan program berjalan lebih akuntabel?
Baca juga: Babak Baru MBG Diawali Janji Sudaryono
Belum cukupPakar Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono mengatakan, langkah yang ditempuh BGN sudah berada di jalur yang tepat, tetapi penataan organisasi saja belum cukup.
Ia menilai, perbaikan perlu menyentuh aspek yang lebih mendasar mulai dari seleksi mitra dapur, penerapan standar keamanan pangan, hingga penguatan sistem pengawasan agar kualitas layanan MBG terjaga secara konsisten.
"Pertanyaannya adalah apakah keputusan Kepala BGN tersebut sudah cukup untuk memperbaiki tata kelola MBG. Tentu saja belum cukup, karena kedua fenomena tersebut sekadar riak-riak kecil yang tampak di permukaan dari akumulasi masalah MBG," kata Agustinus Subarsono kepada Kompas.com, Rabu (29/7/2026).
Baca juga: Tak Cukup Menutup Dapur dan Memecat Pegawai BGN
Senada, kriminolog Universitas Indonesia Nastiti S. Lestari menilai, menutup dapur yang sudah terbukti melanggar dan memecat pegawai yang sudah tertangkap adalah langkah represif yang terlihat.
Namun, langkah itu tidak otomatis menutup celah pada titik verifikasi dan pengadaan di awal siklus.
Ia mewanti-wanti, pelanggaran serupa berisiko muncul lagi di dapur lain, dengan pelaku lain, di bawah kepemimpinan berikutnya.
Oleh karena itu, perlu perbaikan basis data penerima, menyelaraskan distribusi dapur dengan peta kebutuhan riil, dan menutup celah di titik verifikasi-pengadaan.
"Selama basis data penerima belum diperbaiki, distribusi dapur belum diselaraskan dengan peta kebutuhan riil, dan celah di titik verifikasi-pengadaan belum ditutup, "bersih-bersih" di tingkat personel berisiko hanya menjadi solusi jangka pendek atas persoalan yang jauh lebih dalam," kata Nastiti dalam Kolom Kompas.com.
Baca juga: Operasi Bersih-bersih BGN Dimulai, Pecat Ratusan Pegawai hingga Tutup Dapur Bermasalah
Dua masalah krusialAgustinus mengutarakan, setidaknya terdapat dua masalah krusial yang perlu direformasi di era kepemimpinan baru.
Masalah pertama adalah sistem rekrutmen maupun seleksi dapur umum atau SPPG, di mana BGN perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh dapur secara fair.
Komentar (0)