Bupati Bicara Apa Adanya, Pemda Sudah Tidak Sanggup dengan Urusan PPPK

jpnn.com - JAKARTA - Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan kondisi rerata daerah kesulitan membayar gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu karena beban fiskalnya terlalu berat.

Afni pun pernah menyampaikan langsung masalah ini kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada sebuah kesempatan di Pekanbaru, Riau, 17 Juni 2026.

BACA JUGA: BKN Dorong Instansi Pusat, Daerah Menempatkan PNS, PPPK Dekat Keluarga & Domisili

Saat itu, Afni juga menyampaikan soal dana bagi hasil (DBH) jatah Siak yang potongannya sampai 50 persen.

Kabupaten Siak yang sebenarnya termasuk penghasil minyak dan gas, perkebunan kelapa sawit, serta hasil kehutanan, mengalami tekanan fiskal yang berat. Akibatnya Pemkab Siak sulit meningkatkan kesejahteraan ASN.

BACA JUGA: Info Terbaru Rencana Pusat Turun Tangan soal Gaji PPPK, Oh Ternyata

"Jangankan membangun fasilitas publik, bayar gaji ASN saja kami sangat kesulitan," keluh Bupati Afni kepada JPNN, Rabu (29/7/2026).

Seandainya pembagian DBH lebih banyak untuk daerah penghasil, lanjut Bupati Afni, tidak akan ada pemotongan tunjangan kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh ASN baik PNS maupun PPPK.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Beban Fiskal Terlalu Berat, Daerah Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Nasib Honorer Belum Diangkat Bagaimana?

Begitu juga nasib P3K PW, untuk saat ini sulit untuk diusulkan diangkat menjadi PPPK karena kekuatan anggaran Pemkab Siak belum memungkinkan.

Masalah DBH ini menurut Bupati Afni sudah disampaikan kepada Wapres Gibran dan mendapatkan respons positif.

"Semua jalan sudah saya lakukan demi mendapatkan keadilan fiskal khusus DBH ini. Kalau porsi daerah lebih besar, kami bisa menyejahterakan rakyat Siak," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, keberadaan PPPK sangat menyulitkan pemda.

Kondisi makin diperparah dengan adanya PPPK paruh waktu atau P3K PW. Karena mau tidak mau, pemda harus memasukkan alokasi gaji di APBD.

Sementara, kas daerah cekak karena pemberlakuan efisiensi anggaran.

"Kami malah sudah potong TPP 50 persen agar bisa menggaji PPPK paruh waktu," kata Bupati Afni.

Dia mengaku sudah mengajukan bukti ketidakmampuan Pemkab Siak membayar gaji PPPK dan PPPK paruh waktu kepada Kementerian Dalam Negeri.

Sebenarnya, salah satu sumber pendapatan terbesar Kabupaten Siak ialah DBH atau dana bagi hasil. Namun, karena DBH terus dipotong dampaknya pemkab kesulitan dana.

"Pemda aslinya sudah tidak sanggup dengan urusan PPPK, seharusnya ini tanggung jawab pusat," cetusnya.

Dia menambahkan, pelimpahan kewenangan pembayaran gaji PPPK dan PPPK paruh waktu atau P3K PW kepada pemda menambah beban fiskal. Mandatory spending di APBD terlalu berat.

Bupati Afni berharap pemerintah bisa memperkuat fiskal pemda. Salah satunya dengan mekanisme DBH yang sebaiknya porsi lebih besar untuk pemda.

"Bukan cuma Siak yang sulit membayar gaji PPPK dan PPPK paruh waktu. Hampir semua sama," ucapnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah mengungkapkan, dari hasil audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri tercatat sekitar 84 persen pemda tidak mampu bayar gaji, apalagi dengan ketentuan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang membatasi porsi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD.

"Daripada pusing mencari sumber pendataan untuk bayar gaji ASN, lebih baik diangkat semua PPPK menjadi PNS saja," pungkas Fadlun. (esy/jpnn)