Profil Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang Terkena OTT KPK

kompas.tv
9 jam lalu
Cover Berita
Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Anom Widiyantoro. (Sumber: Antara/HO Pemkab Pemalang)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Anom Widiyantoro terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rochyanto, membenarkan adanya operasi senyap terhadap Bupati Pemalang tersebut pada Rabu (29/7/2026).

“Benar,” kata Fitroh kepada wartawan, dikutip Antara.

Dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Pemalang, Anom Widyantoro merupakan lulusan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada 1996.

Baca Juga: Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK

Setelah menamatkan studi S1, Anom kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Ia kemudian lulus pada 2005.

Untuk jenjang karier, selama periode 1996 hingga 2021, Anom bekerja sebagai Staf Ahli, Internal Auditor, Kepala Seksi, Manajer Keuangan dan Personalia, Manajer Keuangangan dan Operasi Departemen Luar Negeri, General Manajer Pt. Wika.

Selanjutnya, pada periode 2021-2024, Anom menjabat sebagai Direktur Keuangan Human Capital dan Management Resiko PT Hotel Indonesia Property -PT. Hipa.

Setelah itu, Anom terjun ke dunia politik. Bersama Nurkholes, Anom Widiyantoro memutuskan maju pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Anom dan Nurkholes berhasil menang dalam Pilkada Pemalang. 

Dikutip dari laman KPU Pemalang, penetapan pasangan Anom Widiyantoro dan Nurkholes sebagai Bupati-Wakil Bupati Pemalang periode 2025-2030 dilakukan oleh KPU Kabupaten Pemalang dalam Rapat Pleno Terbuka pada Kamis (6/2/2025) bertempat di pendopo KPU Kabupaten Pemalang.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Tito-Dirhantoro

1
2
Show All

Sumber : Kompas TV, Antara

Tag
  • bupati pemalang
  • anom widiyantoro
  • profil bupati pemalang
  • pemkab pemalang
  • pemalang
Selengkapnya


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
HPAL Morowali Diproyeksi Perkuat Rantai Pasok Baterai Kendaraan Listrik
• 5 jam lalu
0
thumb
Kantor PUPR Rokan Hilir Disegel
• 19 jam lalu
0
thumb
Pramono Tegaskan Pembayaran Obligasi Rp3,5 Triliun Tak Akan Jadi Beban Keuangan Jakarta
• 23 jam lalu
0
thumb
Ketika Tiket Kereta untuk Balita Dinilai Langgar Hak Konstitusional
• 10 jam lalu
0
thumb
Keluarga Sebut Sutrimo Kerja Puluhan Tahun di Rumah Febrie Adriansyah, tapi Tak Tahu sebagai Apa
• 23 jam lalu
0
Berhasil disimpan.