Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menanggapi adanya sayembara penangkapan begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah harus menjalankan setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum.
Bima Arya menyatakan pemerintah daerah perlu mengutamakan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) agar sistem penegakan hukum dapat berjalan secara optimal. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan aparat menjadi aspek paling mendasar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya, kepala daerah tetap dapat menghadirkan berbagai inovasi dalam menjalankan pemerintahan. Namun, inovasi tersebut tidak boleh mengurangi pentingnya koordinasi dengan aparat penegak hukum karena penegakan hukum tetap menjadi prioritas utama.
“Mungkin ada kreasi dan inovasi lain, tetapi setidaknya tidak kemudian mengurangi arti koordinasi dengan APH, karena itu yang sangat penting,” kata Bima di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (28/7).
Ia menilai koordinasi antara kepala daerah, APH, dan seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) harus menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan di daerah.
Bima Arya juga menanggapi kekhawatiran bahwa sayembara penangkapan begal dapat memicu tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat. Ia kembali menekankan urgensi koordinasi dengan APH agar setiap langkah pemerintah daerah tidak melemahkan proses penegakan hukum yang berlaku.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menganggapi patroli rutin menjadi langkah yang lebih efektif untuk menciptakan rasa aman di masyarakat. Menurutnya, kehadiran aparat dan pemerintah di lapangan melalui patroli memberikan sinyal negara hadir dalam menjaga keamanan.
“Menurut saya patroli itu kunci. Patroli itu memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat itu hadir di lapangan. Jadi jangan langsung melompat ke inovasi-inovasi yang lain,” ujar Bima.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya akan memberikan hadiah sebesar Rp 5 juta hingga Rp 50 juta bagi warga yang bisa menangkap pelaku kejahatan begal.
Dedi Mulyadi menjelaskan sejumlah syarat dalam sayembara tersebut. Ia mengatakan tidak akan memberikan hadiah apabila pelaku kejahatan mengalami pengeroyokan atau menderita luka berat akibat tindakan massa.
Politisi Partai Gerindra itu menyatakan warga yang dapat menangkap pelaku tetap harus menyerahkannya kepada aparat dalam kondisi sehat. Dedi juga mengatakan hadiah bagi warga yang memenuhi persyaratan berasal dari dana pribadinya.
Komentar (0)