JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan hingga saat ini masih menunggu kebijakan dari pembentuk undang-undang terkait rencana revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Meski pembahasan beleid tersebut belum dimulai, KPU memilih fokus melakukan perbaikan pada aspek manajerial teknis penyelenggaraan pemilu.
Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan kewenangan untuk merevisi maupun membentuk undang-undang sepenuhnya berada di tangan DPR dan Pemerintah.
"Rancangan undang-undang pemilu itu merupakan kewenangan penuh dari pembentuk undang-undang. Dan ya kami tentunya menunggu kebijakan pembentuk undang-undang," kata Idham, ditemui usai menghadiri Bimtek anggota legislatif Partai Perindo di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Sembari menunggu perubahan beleid tersebut, KPU RI memilih untuk memusatkan perhatian pada tugas-tugas internal, terutama meningkatkan kualitas manajerial penyelenggaraan pemilu.
"Kami KPU Republik Indonesia tentunya saat ini fokus pada kewajiban dan tugas kami, bagaimana kami bisa melakukan reformasi elektoral dalam tataran manajemen teknis penyelenggaraan pemilu," tuturnya.
"Sehingga saat ini kami concern terhadap kajian-kajian perbaikan apa yang mesti diperbaiki untuk penyelenggaraan pemilu ke depan dalam tataran manajerial teknis," ujarnya.
(Arief Setyadi )
Komentar (0)