DEMOKRASI sehat tidak sekadar dibangun di atas fondasi kalkulasi angka elektoral, melainkan dipelihara oleh sirkulasi ruang publik sehat, saling menghormati, dan dipenuhi empati.
Filsuf Jerman, Habermas, dengan jelas mengajarkan soal ini.
Karena itu, ketika kekuasaan mulai menjauh dari realitas dihadapi warga, baik karena kebijakan maupun retorika (gaya komunikasi), ruang publik itu akan segera memanas, memicu ketidakpastian, lambat laun menggerus legitimasi pemerintahan itu sendiri.
Fenomena inilah yang tampaknya sedang membayangi jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menjelang dua tahun kekuasaannya pada Oktober 2026 nanti angka kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja Presiden malah merosot tajam berdasarkan hasil survei nasional terbaru oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Hasil survei SMRC yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 yang dirilis Minggu (26/7/2026) menjadi potret sosiologis tidak bisa diabaikan.
Angka kepuasan publik (approval rating) merosot tajam secara linier dalam kurun waktu sembilan bulan terakhir.
Dari angka mayoritas mutlak sebesar 81,2 persen pada November 2025, turun ke angka 66,4 persen pada Maret 2026, hingga akhirnya mendarat di batas psikologis 51 persen pada Juli 2026 (Kompas.id, 27/07/2026).
Di balik sisa angka tipis tersebut, terdapat lonjakan ketidakpuasan masyarakat (disapproval rating) yang naik signifikan menjadi 46,9 persen.
SMRC secara metodologis mengingatkan, dengan margin of error sebesar kurang lebih 3,7 persen, angka kepuasan dan ketidakpuasan itu kini berada dalam posisi yang setara secara statistik.
Baca juga: Bayang-bayang Centeng dalam Mesin Pajak
Penurunan sedalam 30,1 persen ini, saya kira, bukanlah sebuah fluktuasi musiman biasa terjadi dalam dinamika politik sirkuler.
Angka ini adalah akumulasi dari sebuah realitas objektif di lapangan bertemu dengan subjektivitas gaya komunikasi politik elite kekuasaan yang cenderung konfrontatif.
Komunikasi Politik dan Distorsi Ruang PublikSalah satu variabel paling menyita perhatian dalam diskursus publik beberapa waktu terakhir adalah pergeseran gaya retorika pemerintah.
Istana tampak semakin kerap menggunakan panggung resmi untuk melontarkan pernyataan yang bersifat defensif, satire, bahkan menyindir balik suara-suara kritis dari masyarakat sipil.
Sentimen negatif ini mengkristal lewat frasa-frasa kontroversial, seperti cap "londo ireng" yang disematkan kepada jurnalis dan para pengkritik di media sosial, sindiran terhadap pengritik program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang dianggap "merasa paling pintar".
Juga pernyataan dikotomis seperti "silakan cari negara lain" bagi mereka yang memandang masa depan Indonesia secara pesimistis.
Bahkan, publik belum lupa terhadap kata “endasmu” yang pernah digunakan presiden.
Dalam perspektif teori komunikasi politik, retorika kepemimpinan nasional mengemban fungsi sebagai perajut kohesi sosial (social cohesive), bukan pemilah kelompok (polarizer).
Ketika pidato resmi kenegaraan justru digunakan untuk menantang balik kritik publik, yang terjadi adalah distorsi ruang publik.
Komentar (0)