Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tancap gas menutup permanen 833 dapur MBG yang tidak sesuai SOP dan memecat 261 pegawai. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris berharap langkah tersebut jadi momentum BGN untuk redesain tata kelola program MBG.
"Kami tentu mengapresiasi langkah cepat Kepala BGN yang baru untuk melakukan pembenahan internal, baik melalui pemberhentian pegawai maupun pengetatan tata kelola," kata Charles saat dihubungi, Selasa (28/7/2026).
Charles lantas menyoroti penutupan 833 SPPG yang menurutnya bukan sebuah terobosan. Dia menilai memang seharusnya sejak awal SPPG yang tidak laik, tidak diberi izin.
"Terkait penutupan permanen 833 SPPG yang melanggar SOP, saya tidak melihat itu sebagai sebuah terobosan. Itu adalah kewajiban yang memang seharusnya dilakukan sejak awal. SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kelayakan operasional tidak boleh diizinkan beroperasi sejak hari pertama," ucap dia.
Faktanya, kata dia, ada SPPG yang bahkan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dia menyebut saat itu BGN tetap memaksakan melayani masyarakat.
"Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar pengawasan, melainkan desain dan tata kelola program sejak awal yang memang bermasalah," ujar dia.
"Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya menutup dapur setelah terjadi pelanggaran atau bahkan setelah muncul korban, tetapi memastikan proses verifikasi dan perizinan di awal dilakukan secara ketat sehingga dapur yang tidak memenuhi standar tidak pernah beroperasi," lanjutnya.
Lebih lanjut, ia juga mengomentari perihal pemecatan 261 pegawai BGN. Ia mengapresiasi langkah bersih-bersih Sudaryono, tapi berharap itu bukan sekadar gimik.
"Masyarakat tentu berharap ini bukan sekadar gimik, melainkan komitmen nyata untuk membersihkan BGN dari praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang," tegas dia.
Ketua DPP PDIP ini lantas mengungkit kasus korupsi yang menjerat para pimpinan BGN terdahulu. "Sangat sulit membayangkan praktik seperti itu dilakukan oleh segelintir orang tanpa melibatkan pihak lain di internal lembaga. Karena itu, proses evaluasi dan penindakan harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu," imbuh dia.
Dia pun berharap, di bawah kepemimpinan Sudaryono, pembenahan tidak berhenti pada pergantian orang atau tindakan korektif sesaat. "Tetapi benar-benar menjadi momentum untuk melakukan redesain total tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar lebih aman, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat," sambung dia.
Sudaryono Setop 833 SPPG dan Pecat 261 PegawaiSebelumnya diberitakan, Sudaryono melakukan suspensi permanen terhadap 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Disebutkan penutupan buntut dari adanya pelanggaran standar kualitas hingga kebersihan.
"Intinya dapur yang beroperasi kemudian dia tidak meet terhadap standar yang kita tentukan dan itu kemudian kita hentikan, karena taruhannya nyawa," kata Sudaryono dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7).
"Kami telah menemukan ada 833 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah satu wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah tiga (sebanyak) 424," rincinya.
Tak hanya itu, Sudaryono melakukan bersih-bersih internal. Sebanyak 261 pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) telah diberhentikan.
"Kami berikan sanksi dan hari ini kami beri pengumuman bahwa, per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli," ujar Sudaryono.
(maa/dwr)
Komentar (0)