Bertemu Mendagri, Purbaya Bahas Nasib Wilayah Terdampak Bencana & Infrastruktur Papua

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (27/7).

Pertemuan antarmenteri tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memastikan dukungan pendanaan pemerintah bagi daerah yang terdampak bencana.

BACA JUGA: Kepuasan Publik ke Prabowo Anjlok, Hasto Ungkit Warning Eks Menkeu soal Paradoks Cile

Selain itu, Menkeu menekankan agar pembangunan infrastruktur di daerah maupun Papua dilaksanakan secara lebih terarah dan tepat sasaran.

Purbaya menegaskan skema pembangunan infrastruktur dirancang tanpa mengganggu kredibilitas fiskal nasional, sementara dukungan Otonomi Khusus Papua tetap dipertahankan.

BACA JUGA: Purbaya Bahas Teknologi Baru untuk BBM Subsidi

"Dukungan Otonomi Khusus Papua tetap dipertahankan, sementara kebutuhan tambahan lainnya disusun melalui desain pendanaan yang efisien dan dipantau pelaksanaannya secara berkala," ujar Purbaya.

Secara khusus, Menkeu turut memberikan perhatian pada percepatan penyaluran anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

BACA JUGA: TAUD-SKP Menyomasi Presiden hingga Purbaya Terkait Pelibatan Babinsa Soal Pajak

Langkah percepatan penyelesaian proses administrasi pada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, didorong agar segera rampung demi mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Beberapa kementerian yang menjadi prioritas percepatan tersebut meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agama, serta Kementerian UMKM.

"Percepatan penyaluran anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar segera diselesaikan, khususnya bagi K/L yang masih dalam proses administrasi," imbuh Menkeu.

Selain membahas penanganan bencana, kedua menteri juga mendiskusikan penguatan pengelolaan fiskal daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal nasional. (rom/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... IPDN Luluskan 1.404 Praja, Mendagri Titip Pesan Bangun Birokrasi Modern